JAYAKARTA NEWS— Masyarakat masih menyoroti kehadiran menteri-menteri lama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Terutama para menteri lama yang sudah diketahui memiliki track record yang selalu membawa agenda asing atau global yang merugikan rakyat dan menjual kedaulatan bangsa.
“Saya sangat apresiasi dengan sikap pak Presiden Prabowo yang tegas, jelas penuh dengan spirit patriotisme untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah. Tetapi bagaimana nanti menterinya? Apa bisa mengikuti pemikiran presiden?” demikian Dr. Siti Fadilah dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024)
Presiden Prabowo telah merencanakan ada evaluasi 6 bulan pertama terhadap kinerja kabinetnya.
“Memang kita harus menunggu 6 bulan pertama apa yang akan dikerjakan menterinya. Kata pak Prabowo akan mengevaluasi menterinya, apakah bisa bekerja sesuai tupoksinya? Apakah kerjanya efektif atau tidak ? Malas apa tidak,” ujar Menkes RI 2004-2009 ini.
Menurutnya evaluasi kerja 6 bulan pada Kabinet Merah Putih itu sangat penting agar tetap menjaga target dan menilai capaian kerja pemerintah.
“Terutama mengawasi menteri yang menampakkan kepinterannya, rajin dan seolah menguasai masalahnya , tetapi sebenernya kepandaian dia tidak cocok berada di bidang itu, sehingga kebijakannya copy paste kebijakan asing/global yang sering melukai masyarakat Indonesia,” ujarnya.
“Menteri-menteri sebaiknya jangan sedikit-sedikit mencontoh, mengikuti apa kata global tanpa memikirkan apakah sesuai dengan bangsa dan negara kita yang berdasar pancasila. Kalau seperti ini diabaikan, bukan saja merugikan tetapi akan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara,” katanya.
Siti Fadilah memahami beban berat Presiden Prabowo dalam memimpin bangsa ini. Untuk itu dibutuhkan pembantu-pembantu yang sepemikiran dan profesional selama lima tahun ke depan.
“Jadi selain yang the right man on the right place, juga track record nya terhadap negara dan bangsa gitu lho. Ukuran kesetiaan terhadap Preambule UUD 45 dan benar- benar berjuang untuk 280-an juta rakyat Indonesia,” tegasnya.
Presiden Hotline Center
Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo perlu memiliki sistim pelaporan langsung dari masyarakat yang akan memudahkan monitoring dan evaluasi pada setiap kinerja menteri.
“Perlu ada presiden hotline center, dimana rakyat bisa langsung melapor pada presiden untuk segera bisa direspon cepat,” ujar Siti Fadilah.
Ia menjelaskan, lewat hotline center ke Presiden, rakyat bisa lapor, pasien yang tidak bisa berobat, ada penyebaran penularan penyakit, anak miskin tak bersekolah, ada kasus gizi buruk dan semua persoalan publik.
“Karena seperti kata pak Prabowo, pemerintahan kita dikenal birokratis dan lamban. Bahkan masalah sering ditutupi atasan agar tidak ketahuan,” jelas Siti Fadilah. ***
