KETIKA nama Susi Pujiastuti masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla, banyak kalangan mempertanyakan soal pendidikan pemilik Susi Air ini. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun dalam perjalanannya kiprah Menteri Susi banyak mendapat apresiasi banyak kalangan, termasuk pergutuan tinggi (PT).Setidaknya, ada dua pergutuan tinggi, yakni Universitas Diponegoro Semarang dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Pertama, pada Desember 2016 lalu, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa kepada Menteri Susi atas kiprhnya selama ini, baik sebagai pribadi maupun menteri dinilai cukup untuk menerima gelar kehormatan ini,
Menteri Susi, Jumat (10/11) lalu, menerima gelar Honoris Causa (HC) atau doktor Kehormatan bidang manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Menurut Ketua Tim Promotor Ketut Buda Artana menyebut, visi-misi dan program yang dicetuskan Menteri Susi sebagai pemimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil mengatasi masalah perikanan.
Pemilik Susi Air ini dinilai berhasil menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan dengan mencegah kegiatan eksploitasi yang berlebihan dan penangkapan yang merusak lingkungan, pemberdayaan pulau – pulau kecil terluar, utamanya pemberantasan praktik illgal fishing.
Menteri Susi berharap gelar yang diterimanya dapat mendorong dirinya bekerja lebih baik dalam mengelola kelautan dan perikanan Indonesia. “Untuk kehidupan pribdinya, sebenarnya saya tidak memerlukan gelar. Tetapi untuk profesional dan cinta saya kepada laut serta pertanggungjawaban saya sebagai pejabat negara, legitimasi ini sangat penting untuk meneruskan public policy yang dibuat oleh KKP untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh bangsa kita,” kata Menteri Susi usai penganugerahan.
Dengan adanya penghargaan ini, Menteri Susi ingin agar bangsa Indonesia semakin menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia, dan ikut mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkannya. ***
