DI PENGUJUNG akhir jabatan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membentuk institusi baru “Balai Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Jawa Barat” di jalan Cilaki, Bandung.yang fungsinya mengurus, menilai, dan menentukan pemenang tender di lingkungan Pemvrop Jabar. Secara spesifikasi atau tujuan utama dibentuknya balai tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan prima, serta atau untuk memuaskan peserta tender pelelangan yang transparan dan terbuka serta mudah diakses publik.
Sebagai gambaran, ada transparansi dalam meng-upload peserta lelang. Semua peserta lelang yang mengikuti satu tender elektronik dalam pengadaan barang dan jasa harus diumumkan terbuka. Demikian pula yang sudah dinilai dari ranking satu, dua, tiga dan seterusnya (baik peserta maupun dokumennya) dan penilaian rankingnya harus di-upload secara terbuka dan menyeluruh.
Maksud Gubernur Aher mendirikan badan baru tersebut adalah untuk memanjakan sekaligus untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi peserta lelang. Termasuk mewujudkan panitia lelang yang bersih dari KKN dan kongkalikong antara pejabat dan cukong serta pemborong.
Kalangan pengusaha peserta tender dan praktisi konstruksi menilai gagasan mulia Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sepertinya masih angan-angan dan kurang didengar oleh staf yang ada di Balai Jasa Konstruksi Jawa Barat. Tidak semua peserta lelang (pemenang 1, 2, dan 3 serta seterusnya) diumumkan secara jelas. Terkesan ada kongkalikong.
Menurut pengusaha Sukabumi Abah Alit (peserta tender) tahun 2017 di Dinas PSDA Jabar, katanya gubernur harus membentuk panitia ahli dan bukan ASN yang bisa ditipu oleh para cukong. Hal serupa diungkapkan tokoh ahli konstruksi air Jabar Ir Sukinta. Menurutnya, Gubernur Jabar harus merombak dan membentuk panitia penilai lelang yang bersih dan jujur serta ahli. “Masa panitia lelang jasa air, yang menilai ASN ahli tata ruang atau kimrung. Seperti saat ini kejadiannya amuradul. Terkesan ada permaianan asal menawar terendah walau persyaratannya asal-asalan tidak lengkap pasti menang, terkesan diatur para cukong,” kata Sukinta menduga.
Kepala Balai Jasa Konstruksi dan Kepala Balai PSDA Cisadea Cibareno Kabupaten Sukabumi Indra, seorang ASN yang baru menjabat di lingkungan PSDA Jabar ketika dikonfirmasi Jayakartanews baru baru ini, terkesan menolak tak mau berkomentar dan tak bersedia menjawab surat konfirmasi.
Diduga kuat enam paket lelang di Balai PSDA Cisadea Cibareno, yang nilai kontraknya rata-rata di atas Rp 1,5 M diduga bermasalah dalam penentuan pemenang, Contoh kasus untuk daerah irigasi Cikarang Cigangsa Surade Sukabumi. Berkas tak lengkap tidak ada analisa teknis, metode teknis dan dukungan bahan tetap diloloskan sebagai pemenang.
Tersebar kabar miring karena lelangnya diduga diatur dan dikuasa cukong dalam pelaksanaan fisiknya pun, dikawatirkan akan amuradul kualitas dan kuantitasnya, apalagi di lapangan terbesit kabar miring pekerjaan fisiknya disub-kontraakkan kepada orang dalam alias oknum ASN di lingkungan Jawa Barat.
Gubernur Ahmad Heryawan diminta segera turun tangan dan membenahi oknum panitia yang diduga ikut kongkalikong dengan cukong. Lebih khusus lagi agar Ahmad Heryawan menginstruksikan Balai Jasa dan Konstruksi Jabar dan balai balai penyuplai jasa kontruksi, dalam pembuktian pemenang (dan atau pemenang satu, pemenang dua dan pemenang tiga), ikut diundang menyaksikan transparansi penilaian, agar penentuan pemenang tidak seperti sekarang, seperti membeli kucing dalam karung. ***
