JAYAKARTA NEWS – Pemerataan pembangunan di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif tidak hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga di tingkat pedesaan.
Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan desa dengan status Mandiri dan Maju serta tidak adanya lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.
Bahkan berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 Kementerian Desa PDTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jatim tertinggi di antara provinsi lain se Indonesia.
Kondisi itu tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021.
Dalam pemutakhiran data IDM tahun 2021, tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim.
Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan selanjutnya disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua dengan total 586 desa mandiri serta di peringkat ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.
Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa. Angka ini diikuti oleh Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat sebanyak 2.102 desa maju.
Atas pencapaian IDM tahun 2021 ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya karena pembangunan di tingkat pedesaan terus tumbuh baik berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang menjadi dasar dalam mengukur IDM.
Pembangunan desa yang baik di Jatim tersebut juga mampu berseiring dengan laju penurunan angka kemiskinan di tingkat pedesaan khususnya pada Tri – Wulan II Tahun 2021.
“Alhamdulillah, berdasarkan Indeks Desa Membangun [IDM] Tahun 2021 yang di rilis Kmendes/PDTT saat ini di Jawa Timur sudah tidak ada lagi desa tertinggal apalagi desa sangat tertinggal. Yang harus kita syukuri saat ini ada 697 desa mandiri di jawa Timur, yang merupakan jumlah terbanyak secara nasional,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jum’at (20/8).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, per 21 Juli 2021 menyebut bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jatim paling tipis jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Sementara itu, kontribusi terbesar angka penurunan kemiskinan di Jatim berada di wilayah pedesaan dengan total penurunan sebanyak 33.246 orang.
“Dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan terdapat ikhtiar agar terus menekan angka kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tutur Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah desa mandiri yang sangat signifikan di Jatim pada tahun ini dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 332 desa. Begitu pula pada status IDM maju yang meningkat tajam dari 2.621 desa pada tahun 2020 menjadi 3.283 desa.
“Tahun lalu masih terdapat 3 desa tertinggal dan satu desa sangat tertinggal. Tahun ini sudah tidak ada lagi. Hal ini setelah ditetapkannya dua desa di Jatim, yakni Renokenongo dan Kedungbendo di Kabupaten Sidoarjo sebagai desa yang tidak memenuhi kriteria pembentukan desa sesuai UU Nomor 6 tahun tahun 2014 tentang desa,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Gubernur Khofifah menegaskan, keberhasilan mengentas Jatim dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi bukti komitmen Pemprov Jawa Timur dalam mengentaskan desa tertinggal dan mendorong kemandirian desa melalui berbagai program.
Di antaranya ialah program Desa Berdaya dan Paman Desa yang memberikan stimulus berupa permodalan di tingkat desa.
Program Desa Berdaya fokus pada empat aspek utama. Antara lain menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya secara kreatif dan berkelanjutan.
Kedua, mendorong hadirnya ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi. Ketiga optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Terakhir, menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga menjadi sumber inspirasi.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,1 miliar untuk Paman Desa dengan sasaran 301 BUMDesa. Kemudian anggaran untuk Desa Berdaya senilai Rp 15,1 miliar untuk 151 Desa Mandiri.
Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Maka pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para kepala daerah, camat, kepala desa dan seluruh pendamping desa, serta perguruan tinggi yang telah melakukan pendampingan sehingga tercapainya peningkatan terhadap status IDM di Jatim.
Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasinya terhadap lima desa yang masuk dalam 10 ranking tertinggi nasional. Lima desa asal Jatim tersebut antara lain Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan skor 0,9981 – Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi dengan skor 0,9924 – Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu dengan skor 0,9886 – Desa Gentengwetan, Kecamatn Genteng, Banyuwangi 0,9867 – Desa Punten, Kecamatan Bumiaju, Kota Batu dengan skor 0,9775.
“Selamat atas pencapaian yang telah diraih. Menjadi desa mandiri dan masuk sebagai ranking tertinggi secara nasional adalah bukti keseriusan seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal,” pungkas Khofifah. (poedji)
