Jayakarta News – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ternyata tidak saja lemah di bidang tata kelola anggaran, terbukti dari rendahnya daya serap anggaran di Satker yang ia pimpin. Lebih dari itu, ia ditengarai menjadi faktor gagalnya implementasi nawacita pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019. “Program bagus yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, gagal gara-gara Menteri Budi Karya Sumadi mementingkan kepentingan individu dengan melakukan mutasi yang ngawur,” ujar Patron Concern Strategic Think Tank, Prof Hermawan “Kikiek” Sulistyo di Jakarta, hari ini (19/10).
Ditambahkan, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pelaksanaan proyek strategis nasional di bidang perhubungan terancam tidak selesai sesuai target dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan individu yang menyebabkan proses tertunda. Salah satu penyebabnya adalah mutasi pegawai yang dilakukan oleh menteri Perhubungan tanggal 2 Mei 2018, yang berdampak pada beberapa proyek strategis nasional.
Proyek mangkrak atau yang tidak selesai tepat sasaran sedikitnya ada lima. Pertama, pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi Bagian Selatan); kedua, Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang); ketiga, Makassar New Port; keempat, Pengembangan Pelabuhan Hub International Bitung; dan kelima, Pengembangan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung.
Selain itu, menhub juga mengganti pejabat eselon I dengan pejabat yang sebelumnya pernah mundur dari medan perang yaitu Djoko Sasono sebagai Sekjen. Sebelumnya Djoko Sasono pernah dilantik sebagai Dirjen Hubdat oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada 12 Januari 2015. Namun belum setahun menjabat sebagai Dirjen Hubdat, Djoko memilih mundur dari jabatannya sebagai Dirjen Hubdat Sabtu, 26 Desember 2015.
“Borok” Menhub Budi Karya Sumadi ihwal 33 Proyek Pelabuhan Rp 2,8 T yang dikabarkan mangkrak sebagaimana dimuat dalam https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3995505/menguak-33-proyek-pelabuhan-rp-28-t-yang-dikabarkan-mangkrak, tanggal 28 April 2018. Seharusnya Irjen sebagai backup internal lebih mengedepankan solusi penanganan proyek agar tidak mangkrak sehingga sesuai dengan nawa cita Presiden Joko Widodo 2015-2019.
Wahju Satrio Utomo sebelumnya merupakan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan yang pada saat menjabat memiliki program latihan kesamaptaan yang mengakibatkan 2 pegawai Kemenhub yang meninggal dunia. Selain itu, pada saat menjabat Sekretaris BPSDM Kementerian Perhubungan juga diduga terlibat dugaan kasus korupsi pembangunan balai pendidikan dan pelatihan (BP2IP) kementerian perhubungan Sorong, Papua, TA.2011 yang telah diusut KPK pada Tahun 2015.
Prof Hermawan Sulistyo mendorong KPK untuk melakukan pengusutan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “KPK saya kira sudah mencium ketidakberesan di Kementerian Perhubungan. Kita lihat saja langkah KPK ke depan. Jika perlu, saya akan bantu dengan penyiapan data-data akuratnya,” ujar Prof Kikiek. (rr)
