JAYAKARTA NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkuat kerja sama regional dalam menghadapi risiko kejahatan aset kripto yang semakin berkembang.
Kerja sama bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), didukung Pemerintah Jepang sepakat juga untuk memperkuat hadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional.
“Diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso dikutip Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut Adi mengatakan, perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan.
Namun, lanjut Adi, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.
“Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” ujar Adi.
Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal.
Salah satunya tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi.
Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital. (yog)
