PT Pupuk Indonesia Dorong Integrasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi

JAYAKARTA NEWS – PT Pupuk Indonesia telah mendorong adanya integrasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi baik i-Pubers dan Kartu Tani ke Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, sehingga tidak menimbulkan selisih penyaluran.

“Alhamdullilah di 2026 ini sudah diintegrasikan,” ujar Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati kepada jayakartanews, Kamis (19/11/2026).

Menurut Veronika, dengan pengawasan yang ketat dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan Kementan, serta dilakukan post audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru membuktikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diawasi dan harus dipastikan tepat sasaran.

“Pupuk indonesia hanya menerima subsidi setelah pupuk benar bener diterima petani yang barhak (tepat sasaran) sehingga pengawasan internal juga dilakukan oleh pupuk Indonesia,” tambah Veronika.

Untuk meningkatkan transparansi distribusi, kata Veronika, perusahaan mengembangkan sistem digitalisasi melalui pusat kendali atau command center di kantor pusat kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Sistem tersebut memantau pergerakan lebih dari 1.000 truk, aktivitas pelabuhan, serta persediaan di gudang penyangga.

“Kami bisa memantau lalu lintas distribusi melalui command center. Ada empat indikator, merah, kuning, hijau, dan biru. Kalau merah, artinya stok sudah di bawah 50 persen dari safety stock dan daerah tersebut harus menjadi prioritas,” jelas Veronika.

Selain itu, tambah Veronika, sekitar 70 persen gudang penyangga telah dilengkapi CCTV. Perusahaan juga menggunakan sistem pelacakan kendaraan untuk memastikan armada pengangkut pupuk berjalan sesuai rute.

“Kalau ada truk yang tidak melewati jalur seharusnya, kami bisa memantaunya. Kalau ada pelanggaran oleh mitra, kami bisa memberikan sanksi hingga pemutusan kontrak,” kata Veronika.

Terkait isu kelangkaan pupuk, menurut Veronika, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan penerima subsidi. Sesuai ketentuan, pupuk bersubsidi diperuntukkan 10 komoditas strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu.

“Apabila petani belum masuk dalam e-RDKK, Pupuk Indonesia bisa membantu dengan berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat,” ujar Veronika.

Saat ini ada sekitar 14,68 juta petani telah terdaftar dalam e-RDKK. Data penerima diperbarui setiap empat bulan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi petani.

BPK Temukan Selisih Miliaran Rupiah

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 disebutkan, mekanisme pencatatan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sistem i-Pubers dan Kartu Tani ternyata belum juga menjamin keakuratan. Karena ditemukan selisih mencapai Rp125 miliar lebih.

Menurut laporan BPK, hasil pengujian atas transaksi harian pada kios pengecer yang menggunakan mekanisme penebusan melalui sistem i-Pubers menunjukkan masih terdapat transaksi yang tidak didukung ketersediaan stok fisik pupuk dengan total sebesar nilai Rp729.312.815,17.

Jumlah itu terdiri dari sebanyak 37.509 kg atau 37,51 ton Urea dan 88.869 kg atau 88,86 ton NPK, atau seluruhnya 126,37 ton.

Ada tiga wilayah yang ditelurusi Tim pemeriksa masing-masing Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur. Di Lampung, misalnya, dari hasil penelusuran dan konfirmasi atas transaksi tidak didukung ketersediaan stok.

BPK menemukan terjadinya pencatatan transaksi ganda, namun pupuk hanya diterima satu kali. Sistem Aplikasi i-Pubers dan Kartu Tani juga Belum Terintegrasi.

Sistem pencatatan penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers dan Kartu Tani belum dilengkapi dengan mekanisme penguncian transaksi berdasarkan ketersediaan stok fisik pupuk di kios pengecer.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyaluran kepada petani tetap dilakukan dan tercatat dalam sistem meskipun stok fisik pupuk tidak tersedia,” ungkap BPK.

Hal ini mencerminkan ketiadaan validasi stok secara real-time dalam sistem, sehingga berpotensi terjadinya transaksi fiktif atau tidak sesuai kenyataan di lapangan. (yog)

Baca juga :

Exit mobile version