Pemerintah akan Tindak Tegas Importir yang Langgar Aturan

Aiktivtas Ekspor Impor di Pelabungan (Ist)

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah akan tindak tegas importir yang tidak memenuhi ketentuan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya.

“Terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas,” tandas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang dalam keterangannya dikutip Kamis (19/11/2026).

Lebih lanjut Moga mengatakan, Kemendag terus memperkuat pengawasan barang impor post-border melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) guna memastikan kepatuhan regulasi, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, serta memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Menurut Moga, pengawasan post-border memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar dalam negeri.

“Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha,” jelas Moga.

Sebaliknya, lanjut Moga, bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Moga menambahkan, penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi langkah penting untuk membangun sistem pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hal ini sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

Pada Januari–Oktober 2026, tercatat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border. Dari jumlah tersebut, 67.790 PIB atau 39,75 persen teridentifikasi sebagai PIB Siap Inspeksi.

Selanjutnya, 28.441 PIB dilakukan pemeriksaan kesesuaian dan 733 PIB yang menjangkau 169 pelaku usaha dilaksanakan Pemeriksaan Khusus. 

Sebanyak 73 pelaku usaha (43,20 persen) memenuhi ketentuan, sementara 96 pelaku usaha memerlukan tindak lanjut.

Dari jumlah tersebut, 51 pelaku usaha masih dalam proses klarifikasi, 27 pelaku usaha dikenakan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, dan 18 pelaku usaha diberikan surat peringatan.

Plt. Direktur Tertib Niaga Sukoco menyampaikan, hasil pengawasan tersebut menjadi dasar penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus menyempurnakan strategi pengawasan ke depan.

“Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas,” jelas Sukoco.

Menurut Sukoco, informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan.

Melalui penguatan pengawasan post-border berbasis risiko, diharapkan kepatuhan importir makin meningkat, potensi pelanggaran dan pengulangan pelanggaran dapat ditekan, serta tindak lanjut hasil pengawasan menjadi makin efektif.

Kemendag juga terus memperkuat pemanfaatan dan integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha untuk mendukung pengawasan berbasis risiko. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui LNSW.

Dengan dukungan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menyusun prioritas pengawasan, serta menentukan langkah tindak lanjut secara lebih terarah. (yog)

Exit mobile version