JAYAKARTA NEWS – Komisi III DPR RI memandang perlunya dibentuk dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dua badan khusus tersebut, yakni badan pengelola dan badan pengawas aset.
Kehadiran kedua badan ini dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kepentingan dalam mengelola aset yang dirampas.
“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Habiburokhman, dibentuk badan khusus karena mencegah penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset. “Karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” tukasnya.
Lebih lanjut Habiburokhman menjelaskan, pemisahan tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panja melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan melalui kewenangan yang berbeda.
Habiburokhman menekankan perlunya badan pengawas yang berdiri sendiri. Karena keberadaannya menjadi instrumen untuk mencegah agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan, baik sebagai alat untuk menekan pihak yang berada di luar kekuasaan maupun sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas Habiburokhman.
Habiburokhman berharap pembentukan badan pengelola dan badan pengawas dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya. (yog)
