JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum (WWF) di mana DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi tuan rumah dalam forum parlemen WWF itu. Puan pun menekankan pentingnya gotong royong berbagai pemangku kepentingan terhadap permasalahan air global.
Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum atau Pertemuan Parlemen dalam rangka WWF (Forum Air Dunia) ke-10 digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali. Pertemuan ini sendiri merupakan bagian dari Sidang Forum Air Dunia ke-10 di mana pada tahun 2024 ini, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bersama World Water Council (WWC) atau Dewan Air Dunia.
Puan mengawali sambutannya dalam pembukaan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum dengan mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi parlemen dan organisasi internasional yang menjadi peserta acara. Pembukaan juga dihadiri oleh Presiden WWC, Loic Fauchon.
“Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Nusa Dua, Bali. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan memberikan apresiasi atas kehadiran para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota parlemen pada Parliamentary Meeting on the Occassion of the 10th World Water Forum 2024,” kata Puan, Senin (20/5/2024).
Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum digelar pada tanggal 19-21 Juni 2024 dengan dihadiri 231 partisipan dari 49 negara, termasuk beberapa speaker (Ketua Parlemen). Puan pun mengatakan, pembahasan mengenai isu air sebagai fondasi kehidupan manusia harus didasari pada sense of urgency terkait isu air sebelum terlambat.
“Isu air dapat menjadi sleeping crisis jika kita tidak segera memberi perhatian. Saat ini, dunia sedang dihadapkan pada ancaman nyata berbagai krisis seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan ancaman dari permasalahan energi, pangan, dan air,” ungkapnya.
Puan menjelaskan, dampak perubahan iklim tampaknya semakin tidak terkendali. Hal ini terlihat dari terjadinya gelombang panas, kekeringan, banjir, gagal panen, kebakaran hutan dan bencana lainnya yang terus melanda berbagai belahan dunia.
“Yang paling ekstrem, kelangkaan air telah menjadi ‘new normal’ di berbagai wilayah di dunia. Kelangkaan air telah memperlebar tingkat ketimpangan, lebih banyak kemiskinan, dan memperburuk kondisi kesehatan manusia,” sebut Puan.
“Bukan tidak mungkin, kelaparan, malnutrisi, dan pandemi global akan menjadi momok bagi kehidupan generasi kita dalam beberapa dekade ke depan,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI ini.
Meski begitu, Puan menyayangkan perhatian dunia saat ini tidak ditujukan untuk menangani ancaman krisis air dan berbagai krisis lingkungan lainnya. Perhatian dunia saat ini lebih pada menghadapi meruncingnya ketegangan geopolitik.
“Berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan anggaran modernisasi persenjataan,” tukas Puan.
Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 tahun 2022 itu menyoroti bagaimana anggaran militer jauh lebih besar dibandingkan belanja sektor perairan di sejumlah negara. Studi Bank Dunia menyebut belanja global untuk sektor air kurang dari 10% belanja militer.
Sementara pada saat bersamaan, Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan hampir 2 miliar manusia akan mengalami ‘absolute water scarcity’ atau kelangkaan air mutlak. Puan meminta semua delegasi membayangkan jika dunia bisa melipatgandakan belanja untuk air bersih.
“Tentu banyak yang akan dapat kita lakukan. Kita melihat telah terjadi misalokasi sumber daya dan pembiayaan di dunia ini. Kita melupakan kepentingan dasar manusia, kepentingan atas air sebagai sumber penghidupan,” ucap Puan.
Puan juga menilai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Target Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya kemajuan terhadap pencapaian akses terhadap air bersih dan sanitasi layak yang merupakan agenda SDGs-6.
“Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari hak untuk memiliki penghidupan yang layak. Inisiatif World Water Council (WWC) sejak tahun 1997 di Marrakesh telah membangkitkan kesadaran global untuk memastikan semua orang mendapatkan hak atas air,” paparnya.
Untuk itu pertemuan Parlemen alam rangka World Water Forum 2024 ini dinilai merupakan kesempatan berharga bagi Parlemen untuk berkontribusi memperkuat komitmen, dan menghasilkan langkah konkret bagi pemenuhan kebutuhan mendasar manusia.
Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’ (Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama) pada pertemuan ini, Puan menekankan pentingnya parlemen memperkuat komitmen politik untuk melindungi sumber daya air. Kemudian juga untuk menjadikan air sebagai sumber kesejahteraan bersama.
“Kita harus merumuskan langkah-langkah strategis untukmemastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan air bagi semua,” tegas Puan.
Puan menambahkan, dunia harus membuat aksi konkret untuk mengatasi isu air bersih baik di tingkat lokal maupun pada tingkat internasional. Sebab menurutnya, menyelesaikan permasalahan air tidak cukup hanya di tingkat lokal saja.
Oleh karenanya dibutuhkan penguatan kerja sama internasional untuk meningkatkan pasokan air bersih. Pada tingkat lokal, Puan menilai diperlukan berbagai pendekatan, termasuk kearifan lokal dalam meningkatkan upayakonservasi dan tata kelola air.
“Di Bali, kita mengenal Subak, suatu sistem pengairan khas masyarakat Bali yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam,” terang cucu Bung Karno tersebut.
Kemudian di tingkat domestik, Puan menyebut parlemen melalui fungsi anggaran, fungsi legistatif dan fungsi pengawasan dapat berperan besar dalam menegaskan pentingnya pengadaan air bersih bagi masyarakat. Lalu pada tingkat internasional, kerjasama antar negara perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan air, terutama yang dihadapi negara berkembang.
“Kita dapat saling belajar, bertukar pengalaman, mengidentifikasi inovasi dan praktik-praktik terbaik pengelolaan air di berbagai negara,” ujar Puan.
Kerja sama internasional pun dinilai dapat mendiseminasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber solusi yang dapat mengubah kelangkaan menjadi kebercukupan. Puan menyebut teknologi maju yang yang berpusat di negara maju seperti untuk penyulingan air bersih, distribusi air, dan efisiensi air perlu segera didistribusikan ke negara-negara berkembang.
“Masyarakat internasional, termasuk Parlemen, harus membantu menjembatani proses alih teknologi ini,” katanya.
Puan pun mengatakan, diplomasi parlemen juga perlu berperan dalammemperkuat hydro-diplomacy. Diplomasi parlemen perlu membantu agar isu air selalu mendapat tempat dalam pembahasan global di tengah dunia yang tengah menghadapi berbagai krisis.
“Dinamika perkembangan di Abad 21 menuntut adanya diplomasi yang lebih inklusif, termasuk dengan partisipasi Parlemen yang lebih aktif dalam mencari berbagai solusi, termasuk guna mengatasi kelangkaan air,” terang Puan.
Mantan Menko PMK ini menyatakan, akses terhadap air merupakan hak asasi manusia yang harus menjadi agenda politik bersama baik di dalam negeri maupun tingkat internasional. Puan menyebut semua pemangku kepentingan harus menciptakan keadilan antar generasi, yaitu dunia yang aman dan sehat untuk generasi masa depan.
“Dan kita harus berjalan bersama, dan berkolaborasi untuk memastikan pasokan air bersih bisa diakses oleh semua, tanpa terkecuali. Parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan air bersih bagi semua,” ucapnya.
Puan pun kembali mengingatkan tentang pentingnya perbaikan alokasi sumber daya termasuk anggaran di berbagai negara. Sesuai dengan fungsinya, parlemen dinilai dapat berperan untuk memperbaiki hal ini.
“Karenanya mari kita bersama, memperkuat komitmen untukmenyediakan air bersih untuk semua rakyat yang kita wakili,” tutup Puan.***/din
