Jayakarta News – Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD berserta kawan-kawan Forum Akademisi untuk Demokrasi melayangkan sebuah petisi kepada Presiden Joko Widodo.
Jangan mengangkat pejabat berkinerja buruk duduk lagi di Kabinet kerja II. Nama pertama adalah Budi Karya Sumadi (BKS). Alasaannya adalah:
ALASAN UNTUK TIDAK MENGANGKAT BUDI KARYA SUMADI PADA JABATAN TINGGI NEGARA
Hingga September 2019 daya serap anggaran Kemenhub hanya 47 persen! Bahkan hingga Oktober 2019, serapan anggaran masih di bawah 50 persen. Jika setelah itu angkanya tiba-tiba melonjak, silakan BPK dan KPK masuk.
- Tidak mampu menerjemahkan, apalagi mengakselerasi visi Presiden Jokowi tentang Perhubungan.
- Menyebabkan tidak ada janji politik dalam hal infrastruktur yang terpenuhi;
- Janji panjang rel KA 3.258, km realisasi 683,35 km.
- Janji pengembangan bandara dan pembangunan 40 bandara, realisasi hanya 10 bandara.
- Janji pelabuhan kurang lebih 100 lokasi, realisasi hanya 19 lokasi.
- Kecelakaan transportasi darat, udara, laut sepanjang tahun. Tidak ada upaya perbaikan regulasi.
- Tidak ada penyelesaian sama sekali atas korban kecelakaan Lion Air di Bangka Belitung, nasib keluarga korban terkatung-katung di Bangka Belitung.
- Tidak ada perbaikan bandara-bandara perintis yang penting bagi ketahanan nasional dan kebangsaan, seperti Oksibil, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya dll.
- Tidak mampu menyelesaikan kasus kebakaran yang menimpa Kemenhub (diduga arson)sehingga manajemen tercerai berai.
- Pejabat-pejabat yang telah gagal malah diangkat kembali. Dirjen Perhubungan Darat yang dicopot karena gagal mengelola angkutan lebaran malah diangkat sebagai Sekjen,
- Tidak tahu aturan manajemen ASN. Seribu lebih pejabat eselon III dan IV dipindah-pindah tanpa memperhitungkan keahlian teknis. Akibatnya proyek-proyek menjadi mangkrak semua.
- Membawa gerbong kontraktor sendiri, ketika mereka kalah tender, pejabat-pejabatnya dicopoti.
- Saat KPK akan masuk (lagi), semua pejabatnya dia suruh ke luar negeri hingga berbulan-bulan.
- Menurut Forum Akademisi untuk Demokrasi score kinerja Budi Karya Sumadi paling buruk dari seluruh menteri Kabinet Kerja, dengan nilai 1-2 dari skala 10 penilaian ini oleh tim pakar independen yang seluruhnya doctor lulusan luar negeri
Untuk mencegah kerusakan sistematik yang lebih parah pada periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi, maka rekomendasi publik ini adalah TIDAK MENGANGKAT BUDI KARYA SUMADI PADA JABATAN TINGGI NEGARA APA PUN, hanya karena mengandalkan perkoncoan UGM.
Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, MA, PhD
Forum Akademisi untuk Demokrasi