Baru-baru ini banyak media maintream maupun non mainstream, terutama jagat media sosial diramaikan oleh ungkapan Presiden Prabowo Subianto (PS). Frasa yang paling menarik perhatian tersebut: “Ini Pak Teddy Seskab, kasih isyarat, ‘Cukup, Pak, cukup.’ Letkol ngatur presiden. Gue ini presiden, Ted!”. Sontak saja narasi yang dilontarkan PS dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 22 Oktober 2026 menjadi trending topics.
Sesungguhnya PS bukan kali pertama melontarkan frasa yang beraroma political joke (kelakar politik) yang menyedot perhatian publik. Beberapa kelakar politik populer lain yang pernah ia lontarkan antara lain frasa “Tampang Boyolali” (Oktober–November 2018), “Ndasmu etik” (Desember 2023), “Antek-antek asing” (22 Agustus 2025), “Londo Ireng” (23 Juli 2026), “Saking pintarnya jadi goblok” (18 September 2026), serta sejumlah frasa lainnya yang kemudian menjadi viral.
Berbagai kelakar politik tersebut mencerminkan bahwa PS tidak hanya mampu berperan sebagai political communicator andal, tetapi juga dapat diposisikan sebagai political news maker. Saking seringnya PS mengemukakan narasi yang mengandung political joke, tak pelak meneguhkan pandangan bahwa PS merupakan pemimpin berlatar belakang militer yang memiliki selera homor (sense of humor) sangat tinggi, dan sekaligus menjadi salah satu ciri khas penampilannya di ruang publik.
Dalam catatan, pemimpin di Indonesia yang memiliki selera humor tinggi sangat langka. Diantara yang paling terkenal serta belum ada tandingannya sampai saat ini adalah Presiden Republik Indonesia keempat, KH. Abdurrahman Wahid. Gus Dur, demikian KH. Abdurrahman Wahid biasa dipanggil dikenal luas karena kemampuannya menyampaikan pidato dan kritik melalui ungkapan yang mengundang tawa.
Bahkan ketika berkomunikasi dengan para pemimpin negara sahabat. Seperti saat berkunjung ke Amerika Serikat dan bertemu dengan Presiden Bill Clinton, pemimpin ikonik Kuba Fidel Castro, Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Gus Dur bukan hanya mampu membuat mitra komunikasinya tersenyum dan membuat suasana pertemuan cair, melainkan juga memperhangat persahabatan antar negara Indonesia dengan negara sahabat.
Dramaturgi
Dalam perspektif komunikasi politik, political joke atau kelakar politik, terlebih yang disampaikan pejabat tinggi negara setingkat presiden, tidak cukup dipahami sebatas permainan kata atau humor untuk mencairkan suasana. Di baliknya, terdapat dimensi simbolik, relasi kekuasaan, konteks komunikasi, serta beragam makna yang dibangun melalui penafsiran audiens. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah Presiden sedang bercanda, melainkan pesan politik apa yang ditangkap publik dari sebuah kelakar yang menonjolkan identitas dan kedudukannya sebagai kepala negara.
Dalam kontek ini, menarik menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman. Dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Goffman mengibaratkan interaksi sosial seseorang, termasuk seorang pemimpin sekalipun bagaikan pertunjukan teater (panggung sandiwara) yang melibatkan panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage), serta teorinya tentang framing melalui bukunya Frame Analysis (1974).
Sebagai sebuah panggung sandiwara politik, seseorang dapat tampil di hadapan publik dengan memperlihatkan jati dirinya secara alamiah (natural), autentik, dan apa adanya (genuine). Namun, melalui rekayasa politik dan political branding yang dikemas secara strategis melalui media, penampilan tersebut dapat disulap menjadi citra artifisial, seolah-olah nyata, padahal sarat kepalsuan.
Seorang yang sejatinya otoriter, dapat dipoles menjadi pemimpin demokratis; pemimpin yang berjarak dengan rakyat dipertontonkan seolah-olah populis atau merakyat; pemimpin yang berwatak dominatif dibungkus dengan retorika keberpihakan; pemimpin yang memiliki watak pembohong dapat disulap menjadi pemimpin terpecaya, serta masih banyak lagi deretan contoh yang bisa dideretkan yang menunjukkan terjadi manipulasi antara panggung depan dengan panggung belakang.
Framing
Sementara dalam teori Goffman tentang framing yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert M. Entman (1993) menjelaskan, bagaimana seleksi dan penonjolan aspek tertentu membentuk cara publik memahami suatu peristiwa. Serta bagaimana pencitraan politik dapat mengarahkan cara publik memahami seorang pemimpin, tetapi citra bukanlah bukti yang memadai mengenai karakter atau praktik kekuasaannya.
Dalam konteks tersebut, ucapan “Gue ini Presiden, Ted” dapat dibingkai melalui setidaknya dua sudut pandang. Bingkai pertama menempatkannya sebagai kelakar untuk mencairkan suasana sekaligus memperlihatkan kedekatan Presiden dengan Sekretaris Kabinet. Bingkai kedua menyoroti penegasan hierarki kekuasaan, ketika seorang pejabat berpangkat letnan kolonel digambarkan seolah-olah sedang mengatur kepala negara.
Kedua penafsiran tersebut tidak harus saling meniadakan karena satu pernyataan dapat mengandung unsur humor sekaligus menegaskan status sosial dan politik. Namun, ketika potongan video beredar di media sosial, konteks pidato secara keseluruhan berpotensi tersisih, sementara perhatian publik terpusat pada frasa yang paling menarik perhatian.
Di sinilah framing menjadi penting: bukan hanya apa yang diucapkan Presiden, melainkan juga bagaimana peristiwa itu dipilih, dipotong, diberi judul, dan disebarluaskan hingga menghasilkan persepsi politik yang beragam. Karena itu, publik perlu membedakan antara realitas, representasi realitas, dan interpretasi atas representasi tersebut.
Interaksionisme simbolik dan agenda-setting
Pendekatan atau teori lainnya ialah symbolic interactionism atau interaksionisme simbolik, yang berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dikembangkan oleh Herbert Blumer, terutama melalui Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1969). Perspektif ini menegaskan bahwa makna tidak melekat secara mutlak pada kata-kata, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan proses penafsiran. Karena itu, ungkapan “Gue ini Presiden, Ted” tidak harus menghasilkan pemaknaan yang seragam di kalangan khalayak.
Sebagian pendukung PS mungkin menafsirkannya sebagai kelakar yang mencerminkan kepercayaan diri, spontanitas, dan kedekatan dengan Seskab. Sebagian audiens lainnya dapat memaknainya sebagai penegasan hierarki birokrasi atau simbol kepemimpinan yang menonjolkan status jabatan. Sementara itu, ada pula yang menganggapnya sekadar humor spontan yang tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh secara politis.
Perbedaan pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman politik, preferensi terhadap pemimpin, nilai budaya, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, tawa para pejabat yang hadir tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh masyarakat menyetujui atau menafsirkan ucapan tersebut dengan cara yang sama. Respons audiens yang hadir secara langsung dan penafsiran masyarakat yang lebih luas merupakan dua hal yang berbeda.
Pernyataan “Gue ini Presiden, Ted” juga dapat ditelaah melalui teori agenda-setting yang dikembangkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), berdasarkan penelitian mengenai pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1968 di Chapel Hill, North Carolina. Teori ini menjelaskan bahwa media dapat memengaruhi isu yang dianggap penting oleh publik melalui seleksi, frekuensi, penempatan, dan intensitas pemberitaan, meskipun tidak selalu menentukan bagaimana masyarakat harus menafsirkan isu tersebut.
Melalui perspektif agenda-setting, viralitas ucapan Presiden dapat menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan menuju figur dan gaya komunikasi pemimpin. Padahal, Prabowo juga berbicara mengenai kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Ketika frasa “Gue ini Presiden, Ted” mendominasi pemberitaan, pembahasan mengenai ekonomi, akses keuangan, dan kesejahteraan berpotensi memperoleh porsi perhatian yang lebih kecil. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan adanya kesengajaan media untuk mengalihkan perhatian, melainkan dapat mencerminkan logika viralitas yang cenderung mengutamakan pernyataan singkat, emosional, mudah dikutip, dan mengundang respons.
Agresivitas verbal
Di sisi lain, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat dianalisis melalui konsep verbal aggressiveness atau agresivitas verbal yang dikembangkan secara sistematis oleh Dominic A. Infante dan Charles J. Wigley III (1986). Konsep ini merujuk pada komunikasi yang menyerang konsep diri atau harga diri orang lain, bukan sekadar mengkritik pendapat atau argumennya.
Dalam konteks ini, penegasan “Gue ini Presiden” dapat ditafsirkan sebagai penekanan hierarki kekuasaan terhadap Teddy Indra Wijaya. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal karena penilaiannya perlu mempertimbangkan konteks, intonasi, maksud, dan respons audiens, terlebih apabila disampaikan sebagai kelakar yang disambut tawa.
Relevansi konsep tersebut terletak pada kemungkinan bahasa seorang pemimpin menjalankan beberapa fungsi sekaligus: menciptakan humor, menegaskan otoritas, atau menghadirkan tekanan simbolik dalam hubungan yang tidak setara. Karena itu, analisis akademik perlu membedakan agresivitas verbal yang menyerang pribadi dari ketegasan atau gurauan yang menonjolkan status, sehingga suatu pernyataan tidak terburu-buru diberi label kekerasan verbal tanpa bukti kontekstual yang memadai.
Jangan terkecoh
Political joke atau intermeso PS melalui diksi “Gue ini Presiden, Ted” tidak semestinya ditafsirkan secara tunggal atau menggunakan kacamata kuda, melainkan harus dianalisis secara kritis melalui beragam perspektif. Mulai dari dramaturgi dan framing Erving Goffman, agenda-setting Maxwell McCombs dan Donald Shaw, hingga verbal aggressiveness Dominic A. Infante dan Charles J. Wigley III, serta teori-teori politik, sosial, dan psikologi.
Ekspresi politik pejabat tinggi yang dikemas melalui political joke bukan sekadar tuturan spontan, melainkan fenomena komunikasi yang sarat simbol, relasi kuasa, pengelolaan citra, dan konstruksi persepsi publik. Dalam konteks ini, humor politik dapat menjadi medium artikulasi kekuasaan yang berpotensi mengaburkan batas antara kelakar dan otoritas, sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat tentang kepemimpinan, legitimasi, dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, penilaian terhadap pejabat publik tidak boleh berhenti pada kepiawaian retorika, frekuensi melontarkan political joke, atau kontroversi pernyataannya, tetapi harus bertumpu pada integritas, keterbukaan terhadap realitas, dan kapasitas menyelesaikan persoalan konkret masyarakat secara efektif, efisien, terukur, serta berbasis bukti empiris.
Di sinilah pentingnya khalayak memiliki literasi komunikasi substantif, yakni kemampuan melakukan verifikasi (tabayun) dengan membandingkan pernyataan dan penampilan pemimpin di panggung depan (front stage) dengan keputusan, kebijakan, dan tindakan nyata yang dapat ditelusuri di balik panggung (back stage). Dengan demikian, kesenjangan antara citra yang dipertontonkan dan realitas praktik kekuasaan dapat diidentifikasi secara lebih objektif.
Lebih jauh, publik harus kritis terhadap konstruksi komunikasi kekuasaan dan tidak mudah terpesona oleh daya tarik retorika yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar, terutama kesulitan, keprihatinan, dan penderitaan masyarakat. Jangan sampai publik terkecoh oleh political joke pejabat publik yang menghibur di panggung komunikasi, tetapi justru menutupi persoalan serius dalam panggung pemerintahan.
Sebab, di balik kelakar yang mengundang tawa, harus tetap diajukan pertanyaan substantif: apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan rakyat, atau sekadar membangun pertunjukan politik yang memikat secara retoris, tetapi kosong dalam pembuktian dan penyelesaian masalah? Wallahu ‘alam bissawab.***