Oleh Achmad Fachrudin, Mantan Pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi
SETELAH beberapa bulan yang lalu kepengurusan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi (LAKB) dikukuhkan pada 28 Agustus 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, tidak terdengar suara dan kiprahnya. Belakangan ini, Ketua Dewan Adat LAKB Fauzi Bowo, angkat bicara di depan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Musyarawah Betawi (Bamus), 15 November 2026.
Hadir pada acara yang cukup gayeng atau guyub tersebut antara lain Riano P. Ahmad sebagai Ketua Umum dan Anas Makruf sebagai Sekretaris Jenderal serta sejumlah pemuka atau dedengkot Betawi. Antara lain Rektor Universitas Islam Assyafi’iyah yang juga anggota DPD RI Prof. Firdaus Dailami, dan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Forkabi Abdul Ghani. Acara yang dikemas dengan Refleksi Tahun 2026 menghadirkan nara sumber Munir Arsyad, Achmad Fachrudin, Anas Ma’ruf, dan Syarif Hidayatullah.
Banyak hal penting dikemukakan Fauzi Bowo saat kegiatan Refleksi Akhir Bamus Betawi. Diantaranya, secara konstitusional LAKB cukup kuat, yakni: UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) Pasal 31 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2024 mencantumkan istilah “Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi”. Dengan demikian, diharapkan ke depannya tidak ada lagi perdebatan mengenai keabsahan nomenklatur LAKB.
Konsolidasi
Hal lain yang dikemukakan Fauzi Bowo saat itu adalah mengenai alasan di balik belum bergeraknya LAKB secara luas ke hadapan publik. Fauzi Bowo, yang dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Adat LAKB dengan gelar kehormatan Datuk Mualim Ahlul Adat, mengungkapkan bahwa organisasi penghimpun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi ini tengah memfokuskan langkah pada penguatan internal.
Upaya tersebut mencakup konsolidasi menyeluruh di berbagai aspek fundamental, mulai dari penyelarasan visi, pembenahan struktural, kultural, penguatan sumber daya manusia, perumusan program, hingga pemantapan landasan kultural dan finansial.
Untuk itu, ungkap Mantan Gubernur DKI Jakarta pihaknya memerlukan waktu yang cukup untuk melakukukan konsolidasi. Waktu yang cukup panjang diperlukan karena LAKB dibentuk untuk kebutuhan jangka panjang dan diharapkan tanpa batas waktu, serta untuk kepentingan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, LAKB diharapkam dapat mengakomodasi berbagai kepentingan semua orang Betawi. Bukan kepentingan pribadi atau kelompak saat ini.
Penegasan Fauzi Bowo yang juga mantan Ketua Bamus Betawi sangat penting dan relevan, karena kahadiran LAKB melalui proses tidak mudah, penuh batu krekil, serta penuh kontroversi. Setidaknya dimulai dari Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) pada 22 Desember 2022 di Balai Kota DKI Jakarta serta transformasi Majelis Kaum Betawi (MKB) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada Agustus 2026. Kemudian menjadi LAKB.
Perjalanan panjang LAKB seyogianya menjadi pelajaran sejarah sekaligus momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat Betawi. Ttanpa persatuan, kebersamaan, dan kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan kelompok maupun pribadi, cita-cita besar memajukan dan mensatukan masyarakat Betawi akan sulit diwujudkan.
Sebaliknya, apabila energi masyarakat Betawi terus terfragmentasi oleh perbedaan pandangan, ego sektoral, dan tarik-menarik kepentingan, maka potensi besar yang dimiliki masyarakat Betawi, justru akan melemah. Padahal Betawi memiliki kebuadayaan yang kaya, terutama pada kedudukannya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta.
Karena itu, LAKB seyogianya tidak sekadar dipandang sebagai sebuah organisasi atau wadah berhimpun, tetapi sebagai simbol ikhtiar kolektif untuk menyatukan visi, memperkuat identitas, menjaga adat dan kebudayaan, serta memperjuangkan martabat masyarakat Betawi di tengah perubahan zaman.
Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, melainkan membangun kesepahaman untuk bergerak bersama dalam tujuan yang lebih besar. Betawi tidak kekurangan tokoh, organisasi, ataupun potensi. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kesediaan untuk bersatu dan bekerja bersama (kolaborasi).
Independensi
Aspek penting yang disampaikan oleh Fauzi Bowo dalam kesempatan itu adalah mengenai independensi atau kemandirian LAKB. Alasannnya, ungkap Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Jerman, karena LAKB dibangun untuk lintas generasi, dan kepentingan jangka panjang. Bukan suatu regim, kekuasaan, atau pemerintahan tertentu. Dalam kondisi politik yang cenderung pragmatis, pilihan kemandirian merupakan langkah visioner dan berani.
Masyarakat Betawi beruntung berada di Pemerintahan DKI Jakarta di bawah komando Pramono Anung sebab di eranya LAKB berhasil didirikan. Selain itu, banyak kebijakan dan program Gubernur DKI yang berpihak kepada kepentingan etnis Betawi. Tetapi bagaimana dengan komitmen Gubernur DKI sesudahnya? Menjadi teka teki dan pertanyaan yang tidak mudah dijawab sekarang.
Begitupun, LAKB ini bukan didirikan untuk semata kepentingan regim Pramono, melainkan juga untuk regim-regim selanjutnya. Itulah sebabnya, secara sadar LAKB mendesain dan mendeklarasikan dirinya sebagai orgnisasi yang independen yang dibentuk atas prakarsa organisasi dan orang Betawi. Sedangkan institusi atau elit politik lain tak lebih sekadar fasilitator, atau pendukung saja.
Independensi dapat dimaknai keadaan berdiri sendiri, bebas, dan tidak bergantung atau terikat pada pihak lain dalam mengambil keputusan maupun bertindak. Dalam konteks lembaga atau profesi, istilah ini juga berarti netral dan bebas dari intervensi atau tekanan kepentingan luar. Sinonim independensi adalah mandiri, merdeka, otonom atau berdiri sendiri, netral atau tidak memihak (dalam konteks penilaian atau lembaga).
Pada aspek struktural, salah satu implementasi kemandirian ditandai dengan tidak masuknya Pimpinan Tertinggi Pemprov DKI atau Pimpinan DPRD DKJ menjadi pengurus LAKB. Jika masuk elit straktural, maka LAKB berpotensi menjadi organisasi tidak independen. Terkoptasi, atau bahkan menjadi kendaraan politik elit politik. Setidak-tidaknya dalam asumsi publik. Diatas itu semua, rawan konflik kepentingan yang berpotensi pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Meski demikian, bukan berarti LAKB ‘mengharamkan’ kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Seperti disebutkan, Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pemprov DKI wajib memberikan dana abadi kebudayaan serta pelibatan LAKB. Selain itu, di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 354 serta Pasal 298 ayat (5) memuat ketentuan mengenai peran serta bantuan Pemerintah Daerah terhadap organisasi atau lembaga masyarakat tercantum pada Pasal 354 serta Pasal 298 ayat (5).
Singkat kata, manakala nantinya dan andai kata LAKB meminta fasilitasi Pemda Daerah DKI bukan berarti LAKB menjadi organisasi tidak independen. Melainkan merupakan suatu perwujudan antara hak dan kewajiban. Justeru akan menjadi persoalan bagi LAKB dan Pemprov DKI, makanala tidak mewujudian amanat UU DKI.
Koridornya sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan, serta tetap memelihara tujuan dan fungsi masing-masing: LAKB dan Pemprov DKI. Dengan demikian, makna kemandirian LAKB harus ditempatkan secara proporsional.
Powerful, Meaningful dan Lain-lain
Guna mewujudkan visi besar LAKB sebagai organisasi yang independen dan model kolaborasi semacam itu, terdapat dua prasyarat fundamental yang harus dipenuhi. Pertama, LAKB menjadi Ormas yang kuat (powerful). Dalam hal ini, kekuatan LAKB tidak cukup hanya bertumpu pada legitimasi yuridis sebagaimana diamanatkan UU DKJ, tetapi juga harus tercermin dalam kapasitas kelembagaan, jejaring, serta posisi strategisnya ketika membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta.
Namun, posisi tawar (bargaining power) tersebut tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai instrumen kekuasaan untuk melakukan intervensi politik atau memperluas pengaruh kelembagaan. Selain itu, LAKB harus menjadi institusi representatif bagi kepentingan adat dan kebudayaan Betawi, yang memiliki kapasitas mengartikulasikan aspirasi masyarakat secara argumentatif, berbasis data, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Kedua, LAKB menjadi organisasi bermakna (meaningful) atau berdampak (impact) positif dengan menghadirkan manfaat, kontribusi, dan dampak nyata bagi berbagai elemen masyarakat, terutama masyarakat Betawi. Terutama dalam mengartikulasikan, memperjuangkan, dan mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat Betawi secara khusus dan warga Jakarta pada umumnya.
Prasyarat tersebut hanya dapat direalisasikan apabila LAKB ditopang oleh tiga jenis modal utama, yaitu sumber daya manusia (human capital), sumber daya finansial atau ekonomi (financial capital), dan modal sosial (social capital). Dalam konteks ini, kepengurusan LAKB saat ini relatif memiliki semua modal awal yang memadai untuk menggerakkan LAKB karena diisi oleh figur-figur dengan pengalaman, kapasitas, jejaring, rekam jejak kepemimpinan, dan terpenting juga kemandirian.
Simbol Pemersatu dan Moral
Terlebih lagi, Ketua Umum LAKB, Fauzi Bowo, memiliki kemandirian dan pengalaman panjang dan cukup dalam pemerintahan dan diplomasi, mulai dari mantan pejabat tinggi Pemprov DKI Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta, hingga mantan Duta Besar RI untuk Jerman. Sebab tidak mungkin suatu organisasi akan mandiri, manakala pengurus intinya, apalagi Ketua Umumnya tidak mandiri.
Dengan kemandirian LAKB sedikit banyak akan mereduksi atau meminimalisir konflik kepentingan, kepentingan pribadi dan berbagai elemen kelompok yang bernaung di dalam LAKB. Dengan demikian, Fauzi Bowo saat ini menjadi simbol pemersatu, simbol moral, sosok paling tepat untuk memimpin, mengawal dan menjalankan visi kemandirian LKAB. Walllu ‘alam bi sawab. ***
