BPBD Jatim Ajak Komunitas Disabilitas Sosialisasikan Pencegahan Covid-19

JAYAKARTA NEWS—– Kebijakan Pemprov Jatim melanjutkan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II di 17 daerah, direspons BPBD Jatim dengan menyinergikan kerja sama bareng komunitas disabilitas Jatim.

Sinergitas itu dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 melalui pembagian 1000 masker bantuan BPBD Jatim kepada anggotanya dan sejumlah kalangan di beberapa daerah, seperti, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

Komunitas disabilitas tersebut yakni, DPD Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Jatim dan Disabilitas Motorcycle Indonesia (DMI) Jatim.

Ketua DPD Gerkatin Jatim, Maskurun Yuyun menyampaikan terimakasih atas kepercayaan BPBD Jatim kepada komunitasnya untuk terlibat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya pandemi Covid-19.

Ia lalu menjelaskan, bersama pengurus dan anggota Gerkatin, pihaknya melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19, lalu melakukan bagi-bagi masker kepada anggota dan masyarakat umum.

“Kalau di Malang, kita bagi-bagi masker di jalan Ijen. Kalau di Sidoarjo di Karangbong, dan di Kediri kita fokus di Pasar Pahing dan Desa Tanjung. Kami berharap sinergi ini bisa terus berlanjut di masa mendatang,” harap penyandang tuna rungu yang akrab dipanggil Yuyun ini, Jumat (29/1/2021).

Terpisah, Ketua DMI Jatim Abdul Syukur juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, selama ini komunitasnya kerap hanya diposisikan sebagai obyek, bukan subyek.

Padahal penyandang tuna daksa juga punya kemampuan untuk berkontribusi dalam berbagai hal.

“Terima kasih BPBD Jatim atas bantuan masker dan kepercayaannya. Semoga pandemi Covid-19 segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa,” harapnya.

Sementara, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim mengatakan, upaya pihaknya menggandeng berbagai komunitas adalah bentuk penguatan dari keterlibatan unsur pentahelix.

Sebab, dalam penanganan bencana termasuk pandemi Covid-19, tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Tapi butuh keterlibatan unsur pentahelix, yang salah satunya, berbagai komunitas di masyarakat, seperti, akademisi, media dan komunitas disabilitas, juga transgender.

“Kita juga sudah melibatkan komunitas lain seperti, relawan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) dan LPBI NU,” imbuhnya.

Ia berharap, dengan pelibatan berbagai komunitas di masyarakat ini, angka penyebaran Covid-19 bisa turun sebagaimana tujuan diberlakukannya PPKM. (poedji)