Usut Dugaan Korupsi Boarding School SMPN 1 Kebumen, KAMAKI Minta Kejari Periksa Pemangku Kebijakan hingga Penyedia

Ilustrasi AI/Fotto Sumber: detikzone.id

KEBUMEN, JAYAKARTA NEWS— Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KAMAKI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen untuk memperluas penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam program Boarding School di SMP Negeri 1 Kebumen. Kejaksaan diminta tidak hanya membidik pihak pelaksana di lapangan, tetapi juga memeriksa seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengambilan kebijakan.

Koordinator KAMAKI, Yanto, menegaskan bahwa pihak-pihak seperti penyedia barang dan jasa, tim pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta para pemangku kebijakan harus turut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat. Langkah menyeluruh ini dinilai krusial agar penanganan persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran publik tersebut berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.

Selain mendorong pemeriksaan menyeluruh, Yanto juga berharap Kejari Kebumen segera memberikan kepastian hukum atas laporan yang sudah masuk. “Kami meminta Kejaksaan segera mengungkap dugaan korupsi dalam program Boarding School ini. Jangan sampai persoalan yang sudah dilaporkan justru berlarut-larut tanpa kejelasan. Masyarakat tentu berharap ada kepastian dalam penegakan hukum,” ujar Yanto.

“Jangan hanya berhenti pada pihak pelaksana. Kami berharap penyedia, tim pengadaan barang dan jasa, pemangku kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait juga ditelusuri. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi, semuanya harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Diketahui, KAMAKI telah menyampaikan laporan terkait dugaan persoalan program Boarding School tersebut kepada Kejari Kebumen pada 27 Juli 2026. Dalam laporan itu, sejumlah hal menjadi perhatian, di antaranya landasan hukum pelaksanaan program, perencanaan dan penggunaan anggaran APBD, proses pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan adanya pungutan terhadap siswa.

Sebelumnya, pada 21 September 2026, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kebumen, Andi, menyampaikan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penelaahan dan pengkajian terhadap bukti awal. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, pihak Kejari Kebumen disebut telah melakukan klarifikasi kepada pelapor. (*)

Exit mobile version