SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Kepala Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Pemprov Jatim berinisial N Senin(16/11/2026) malam dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim itu terkait dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan tambang serta air tanah.
N yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim tersebut ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih 14 jam di Gedung Kejati Jatim.
Sekitar pukul 23.30 WIB, N keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dikawal petugas menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa penetapan Nurkholis sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan pungli dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan N saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga Agustus 2024. Ia diduga memerintahkan dua pejabat bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan resmi.
Dari hasil penyidikan, praktik pungli tersebut diduga terjadi pada dua bidang, yakni pertambangan serta geologi dan air tanah. Pada bidang pertambangan, pungutan terhadap tujuh pemohon izin mencapai Rp1,105 miliar. Sementara pada bidang geologi dan air tanah, pungutan dari 28 pemohon izin mencapai Rp133,5 juta.
Dengan demikian, total uang yang diduga terkumpul dalam praktik tersebut mencapai Rp1,2385 miliar. Dari jumlah itu, Nurkholis diduga menerima aliran dana sebesar Rp687,5 juta.
Penyidik juga telah menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp615 juta serta lima keping emas batangan dengan berat keseluruhan 50 gram.
Dalam proses penyidikan, N sebelumnya sempat memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang yang diterimanya. Ia berdalih dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan masjid dan mengaku telah mengembalikan uang kepada pihak kejaksaan.
Meski demikian, pengembalian uang tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang berjalan.
Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Jatim melakukan penahanan terhadap N selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jatim.
Dalam perkara ini, N dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi, di antaranya Pasal 12 huruf e atau huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya sebagaimana disampaikan penyidik.
Kejati Jatim masih terus mendalami perkara ini guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab.***poedji
