Survei Poltracking Sebut Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 72 Persen

JAYAKARTA NEWS – Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subiano – Gibran Rakabuming Raka mencapai 72,2 persen.

“Tingkat kepuasan Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih cukup tinggi karena secara kuantitatif masih di atas 70 persen,” ungkap Peneliti Utama Poltracking Indonesia Masduri Amrawi di Jakarta, Jumat (4/6/2026)

Masduri menyebutkan, ada lima temuan dalam survei Poltracking. Pertama, tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yakni (74.2 persen), sementara tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (72.2 persen).

“Tiga alasan utama publik puas kepada Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka karena bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran (14.0 persen), diikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) (13.8 persen), dan kepemimpinan tegas & berwibawa (10.6 [persen),” papar Masduri.

Jika diukur dalam berbagai bidang, tingkat kepuasan publik terhadap beberapa bidang sebagai berikut, bidang kesehatan (75.4 persen), pertahanan dan keamanan (74.5 persen), pendidikan (72.5 persen), sosial budaya (70.3 persen), politik dan stabilitas nasional (69.1 persen), hukum dan pemberantasan korupsi (64.5 persen), serta bidang ekonomi adalah yang paling rendah tingkat kepuasannya (59.2 persen).

Kedua, persebaran publik yang merasa puas terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran berdasarkan kelompok wilayah, publik di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah – DIY, DKI Jakarta – Banten, Sulawesi, Kalimantan, Bali – Nusa, dan Maluku – Papua cenderung puas terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Sebaran lainnya berdasarkan kelompok usia, semua kelompok usia mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers, dan Silent Gen juga cenderung puas terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran.

Ketiga, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara dan institusi demokrasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) (78.9 persen), Presiden & Wakil Presiden (Lembaga Kepresidenan) (70.7 persen), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (70.1 persen).

Sementara tingkat kepuasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (57.3 persen), paling rendah di antara lembaga negara dan institusi demokrasi lainnya.

Hal yang sama tercermin dari peran dan fungsi DPR RI, dimana tingkat kepuasannya rata – rata dibawah 60 persen, dengan rincian pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (60.3 persen), penyusunan undang-undang (UU) (57.2 persen), penyerapan aspirasi publik (56.1 persen), dan perumusan rencana anggaran negara (54.6 persen).

Keempat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya MBG (27.6 persen), Kartu Indonesia Sehat (11.1 persen), Kartu Indonesia Pintar (10.1 persen), Layanan Kesehatan Gratis (8.5 persen), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) (8.3 persen).

“Sedangkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling tepat sasaran MBG (24.5 persen), Kartu Indonesia Sehat (12.0 persen), Kartu Indonesia Pintar (10.7 persen), Layanan Kesehatan Gratis (10.6 persen) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) (7.4 persen),” jelas Masduri.

Kelima, program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka paling populer. Sebanyak (92.1 persen) publik mengetahui program ini.

Di antara yang menjawab tahu dengan program MBG, sebanyak (55.6 persen) mengatakan puas dengan program tersebut, sementara (41.2 persen) mengatakan tidak puas.

Keenam, beberapa isu yang diukur, persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat (37.5 persen) mengatakan harga – harga kebutuhan pokok yang mahal, susah mencari lapangan kerja (9.2 persen), dan biaya berobat/kesehatan yang mahal (7.8 persen).

Isu lainnya, sebanyak (77.4 persen) publik mengatakan setuju terhadap pembatasan akses penggunaan media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun.

Dampak yang paling dirasakan publik akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yakni kenaikan harga kebutuhan pokok (53.8 persen), kenaikan tarif transportasi (16.4 persen), dan penghasilan bulanan jadi tidak mencukupi (10.1 persen).

Survei nasional dilakukan pada pertengahan Mei 2026, dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 11 – 17 Mei 2026 melibatkan 1220 responden dengan margin of error +/-2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.

Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih. (yog)