Pramono Tekankan Pentingnya Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih

JAYAKARTA NEWS – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan pentingnya sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta, BPK, dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Semoga manajemen pemerintahan di Jakarta ini menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan yang paling penting kita akan menjadi lebih baik kalau segala sesuatunya bisa dengan mudah untuk diakses oleh publik,” ujar Pramono, Rabu (5/3/2025).

Untuk itu Pramono meminta seluruh perangkat daerah dan direksi BUMD bekerja secara transparan dan terbuka. Transparansi dinilai kunci untuk melakukan perbaikan di Jakarta.

“Kami berharap transparansi menjadi kata kunci untuk melakukan perbaikan yang ada di Jakarta ini,” ujar Pramono.

Pramono menyebutkan, selama tujuh tahun berturut-turut Jakarta telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Karena itu, pihaknya akan menjalin kerja sama bersama seluruh stakeholder di Jakarta dengan baik.

Pramono mengapresiasi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta yang baru, Ali Asyhar. Sehingga diberharapkan sinergi dan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan BPK bisa menjadikan Jakarta lebih baik.

“Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya yakin ini akan juga membawa kebaikan baik kepada Pemerintah Provinsi Jakarta maupun DPRD Jakarta,” ujar Pramono.

Hal serupa juga diutarakan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. Dengan kepemimpinan kepala BPK Wilayah DKI yang baru dapat terus meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memastikan tata kelola yang lebih baik, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Khoirudin, BPK memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Kami juga berharap di masa akan datang kerja sama antara BPK dan DPRD semakin kuat dalam mengawal kebijakan fiskal daerah, memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip good governance,” ujar Khoirudin.

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK.

“Kami apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK ini. Sehingga semester II tahun 2024, Pemprov DKI telah berhasil menyelesaikan 89,21 persen dengan total 10.454 rekomendasi atau senilai Rp 5,25 triliun dan 6,6 juta dolar,” terangnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyelesaikan ganti rugi daerah senilai Rp 330,82 miliar dari total kerugian sekitar Rp 1,4 triliun.

Bobby berharap, pada pemantauan tindak lanjut dan kerugian daerah periode berikutnya, Pemprov DKI dapat meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut dan kerugian daerah dengan cepat, tepat, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. (yer)