PPAD Siap Menjadi “LO” Kemenkop UKM

JAYAKARTA NEWS – Anak gaul mengistilahkanya “gaspol”. Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo tancap gas menggalang komunkasi dengan banyak pihak.

Itu dilakukan guna mewujudkan komitmennya saat menerima tongkat estafet kepemimpinan PPAD. Antara lain, mewujud-nyatakan gagasan “politik kesejahteraan” bagi organisasi yang dipimpinnya.

Mungkin sudah puluhan tokoh, baik formal maupun nonformal yang diajaknya berdiskusi tentang konsep “PPAD-Prosperity”. Antara lain, audiensi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan lain-lain.

Terakhir, hari Rabu yang bertanggal cantik (2/2/22), Doni menghadap Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dua sahabat lama.

Dalam kesempatan itu, Doni Monardo didampingi Sekjen PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak dan Ketua Bidang Ekonomi PPAD, Mayjen TNI (Purn) Wiyarto. Sementara, Menteri Teten didampingi Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim dan Staf Khusus Menteri bidang Ekonomi Kerakyatan, Riza A. Damanik.

Sosok Doni tidak asing di mata Teten. Saat menjabat Kepala Staf Presiden, Teten cukup intens berkomunikasi dengan Doni Monardo, baik ketika menjabat Pangdam di Maluku, Pangdam di Jawa Barat, maupun Sesjen Wantanas.

Kali ini, bertemu kembali dalam posisi yang sudah berbeda lagi. Teten sebagai Menteri Koperasi dan UKM, sedangkan Doni Monardo sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Menjadi klop karena Doni membawa organisasi purnawirawatn TNI itu bukan ke ranah politik praktis, melainkan politik kesejahteraan.

Ke depan, PPAD akan fokus pada politik kesejahteraan. Terhadap purnawirawan yang memiliki ketertarikan terjun di bidang politik, tentu saja dibolehkan karena itu hak asasi. Akan tetapi, pengurus PPAD akan steril dari aktivis partai politik. “Kalau mau berpolitik, silakan salurkan aspirasinya ke partai politik yang ada. Bukan di PPAD,” tegas Doni.

PPAD, dengan keanggotaan lebih dari 500.000 orang dan memiliki 31 DPD, ke depan dipastikan akan menjadi organisasi dengan jumlah anggota yang lebih besar. “Jika sistem keanggotaan sebelumnya dengan cara mendaftar, ke depan tidak lagi. Setiap anggota TNI-AD yang memasuki purnawira, otomatis menjadi anggota PPAD. Penguruslah yang proaktif mendata, mendaftar, dan membuatkan kartu anggota dan mengantar KTA tadi kepada anggota yang baru pensiun,” papar Doni.

Sebelum memasuki pensiun, PPAD akan menyiapkan berbagai program pelatihan selama dua minggu sebelum pensiun. Program pelatihan itulah sebagai bekal, sehingga tidak gamang setelah kembali ke masyarakat. Pelatihan-pelatihan itu diharap membentuk mindset dan spirit entrepreneur.

Terkait itulah, Doni Monardo beraudiensi ke Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Sebab, ke depan, PPAD tentu saja akan banyak bersinggungan dengan urusan-urusan perkoperasian dan per-UMKM-an. Terlebih secara struktur keorganisasian, PPAD dan Kementerian Koperasi dan UMKM sama-sama memiliki struktur pusat sampai ke daerah.

Bak gayung bersambut, Menteri Teten menyambut sangat baik paparan Doni Monardo terkaid rencana program PPAD ke depan. Bahkan Teten seperti menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi kementeriannya, yakni adanya gap atau bias pada ruang komunikasi antara pusat dan daerah. Kementerian tidak memiliki semacam LO (Liaison Officer) yang bisa menjembatani antara pusat dan daerah. Bukan sekadar menjembatani tetapi juga memfasilitasi sekaligus melaksanakan fungsi kontrol atau monitoring.

“Tak jarang kerjasama antara koperasi di pusat dan daerah ada sumbatan. Ada masalah-masalah kecil, nah PPAD bisa menjadi penghubung sesuai daerah masing-masing,” ujar Teten. Dengan demikian ke depan, program-program kementerian Koperasi dan UKM bisa makin akseleratif setelah hadirnya PPAD sebagai pelaksana fungsi LO.

PPAD akan hadir bersama Kementerian di setiap kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga. Pola ini diharapkan menjadi pilot project sekaligus percontohan, bagaimana mencapai tujuan tanpa ada benturan. Artinya, legal secara peraturan perundang-undangan, tetapi membawa hasil maksimal bagi perkembangan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. (rr)