JAYAKARTA NEWS— Menjadi salah satu pembicara dalam acara pembekalan bagi perwira tinggi calon peserta Wisuda Purnawira 2026 di Gedung A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (28/10/2026), mantan Ketua Umum PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat) Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri menguraikan tentang sejarah pembentukan PPAD, organisasi di mana para purnawirawan TNI AD ini akan bergabung dan menyampaikan pemikiran kritis mereka.
Kiki Syahnakri yang juga Wakil Kepala Badan Pertimbangan Pusat PPAD menjelaskan, pendirian PPAD dilatarbelakangi keprihatinan para penggagas terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara setelah Reformasi 1998, serta telah berdirinya organisasi purnawirawan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Setidaknya pada masa itu, ada sejumlah purnawirawan yang berperan aktif dalam pendirian PPAD selain Kiki Syahnakri. Yakni, Letjen Purn Soeryadi, Letjen Purn Hariyoto, Letjen Purn Sugiono, Mayjen Soetoyo NK, Mayjen Purn Yoedono dan Brigjen Purn Suko Martono.
Setelah melalui sejumlah pertemuan, akhirnya PPAD terbentuk pada 6 Agustus 2003 dengan pelaksana tugas Ketua Umum Letjen TNI Purn. Soeryadi, yang juga mantan Wakasad.
Dalam tulisan berjudul ‘Mengenal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD)’ di ppadpurnatugas.wordpress.com, Kiki Syahnakri menyebut, kendati kelahirannya antara lain untuk menyikapi perkembangan keadaan (dimensi sosial/eksternal dari organisasi), PPAD pada hakikatnya bukanlah Parpol dan bukan pula ormas yang berorientasi atau berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu melainkan bersifat forum/paguyuban yang tidak berorientasi politik praktis.
Hal ini dikarenakan tujuan organisasi ini adalah terutama memaksimalkan perhatian bagi para purnawirawan AD sendiri sekaligus menyalurkan aspirasi mereka yang sejalan dengan visi dan misi organisasi (dimensi institusional/internal).
Dengan demikian jika ada anggota PPAD yang terjun ke dunia politik praktis (misalnya menjadi pengurus Parpol ataupun terpilih sebagai anggota DPR melalui Pemilu), yang bersangkutan berkiprah lebih sebagai pribadi yang otonom bukan mewakili organisasi PPAD, meskipun dalam perjuangannya dapat saja bahkan sejatinya harus memperjuangkan visi organisasi yang sejalan dengan kepentingan Nasional.
Namun kendati tidak berwatak/berorientasi kekuasan (politik praktis). PPAD tetap peduli dan mencermati dinamika politik nasional dan secara proaktif-kritis ikut mengingatkan pemerintah/masyarakat bangsa manakala dinamika tersebut membahayakan kepentingan Nasional.
Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Komarudin Simanjuntak dalam acara pembekalan bagi perwira tinggi calon peserta Wisuda Purnawira 2026 di Gedung A.H. Nasution, Markas Besar TNI AD. Ia menyebut, PPAD merupakan rumah bersama bagi purnawirawan TNI AD, dengan kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
“PPAD berpegang pada politik negara, yakni mendukung kebijakan pemerintahan yang sah, serta politik kesejahteraan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup purnawirawan. Organisasi tidak terlibat dalam politik praktis,” tegas Komarudin
Selain Letjen (Purn.) Kiki Syahnakri, Mayjen (Purn.) Komarudin Simanjuntak, juga tampil sejumlah pembicara lainnya, di antaranya, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tri Budi Utomo, Kepala Badan Pertimbangan Pusat PPAD Jenderal TNI (Purn.) H.B.L. Mantiri, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi P. Manulang dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. (*)