Fondasi dan Spirit Ki Hajar Dewantara di Era Digital

Ketika layar menggantikan papan tulis dan algoritma merajai ruang belajar, ajaran Sang Pendidik Bangsa justru semakin relevan — sebagai kompas moral dan intelektual.

Oleh : Heri Mulyono

Lebih dari satu abad lalu, seorang putra Jepara bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menanggalkan gelar kebangsawanannya dan memilih jalan sunyi: mendirikan sekolah, mendidik bangsa, melawan penjajahan bukan dengan senjata, melainkan dengan akal dan karakter.

Nama itu kelak dikenal dunia sebagai Ki Hajar Dewantara. Pendiri Taman Siswa pada 3 Juli 1922 tersebut meletakkan tiga pilar yang tak lekang oleh waktu: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendorong maju. Frasa terakhir itu kini terukir di lambang Kementerian Pendidikan Republik Indonesia — sebuah pengakuan bahwa gagasan Ki Hajar adalah warisan peradaban, bukan sekadar slogan dinding kelas.

Namun pertanyaan yang terus bergulir di lorong-lorong akademi dan ruang-ruang diskusi publik adalah: apakah roh pendidikan Ki Hajar masih bisa hidup di era ketika anak-anak lebih akrab dengan layar sentuh daripada halaman buku? Apakah semangat “memanusiakan manusia” itu mampu bertahan ketika kecerdasan buatan, platform digital, dan ekonomi gig — model kerja lepas berbasis aplikasi daring seperti ojek online, jasa pengiriman, dan pekerjaan lepas (freelance) yang dibayar per tugas tanpa ikatan kontrak tetap — mengubah lanskap belajar secara radikal?

Dari Taman Siswa ke Taman Digital

Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di lingkungan keraton Pakualaman, Yogyakarta. Darah ningrat mengalir deras dalam tubuhnya, namun jiwanya sejak muda selalu berpihak pada rakyat jelata. Ia belajar di sekolah Belanda, bergaul dengan kaum terpelajar Eropa, tetapi matanya selalu kembali pada realitas: jutaan anak Nusantara tak punya akses pada pendidikan yang layak karena sistem kolonial dirancang untuk mengabadikan ketimpangan.

Taman Siswa yang ia dirikan bukan sekadar lembaga pengajaran. Ia adalah laboratorium kebudayaan dan perlawanan. Di sana, murid bukan wadah kosong yang diisi pengetahuan oleh guru yang mahakuasa. Murid adalah subjek aktif yang dihormati potensinya. Guru bukan penyampai instruksi, melainkan pamong — sosok yang menemani, memandu, dan memberi ruang tumbuh.

Konsep ini, yang tampak sederhana, sesungguhnya revolusioner untuk zamannya. Dan lebih mengejutkan lagi, konsep ini terasa begitu kontemporer ketika kita membacanya di era digital hari ini. Apa yang kini disebut student-centered learning (pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat proses belajar, bukan guru), project-based learning (metode belajar melalui pengerjaan proyek nyata, bukan hanya menghafal teori), atau personalized education (pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing individu) dalam dunia pedagogi — ilmu tentang seni dan cara mendidik — global, secara substansif telah dirumuskan Ki Hajar hampir seabad silam.

Teknologi: Kawan atau Lawan Kodrat Anak?

Di era ini, anak-anak Indonesia tumbuh sebagai warga digital. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, dengan kelompok usia muda sebagai pengguna terbesar. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram bukan lagi sekadar hiburan — ia telah menjadi ruang belajar de facto — istilah Latin yang berarti “dalam kenyataannya” atau “secara tidak resmi namun benar-benar terjadi” — bagi jutaan pelajar.

Fenomena ini menghadirkan paradoks besar. Di satu sisi, teknologi membuka akses pengetahuan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang anak di pelosok Malang Selatan kini bisa menonton kuliah terbaik dari universitas dunia, membaca ribuan buku tanpa perlu perpustakaan fisik, atau belajar coding — pemrograman komputer, yakni menulis perintah yang bisa dimengerti dan dijalankan oleh mesin — dari tutor di Silicon Valley secara real-time — langsung pada saat yang sama, tanpa jeda waktu. Dalam semangat Ki Hajar yang mendambakan pemerataan pendidikan, ini adalah kabar baik yang luar biasa.

Namun di sisi lain, ekosistem digital memiliki bahaya tersembunyi yang Ki Hajar sendiri tak sempat mengantisipasi. Algoritma — rangkaian instruksi matematika yang bekerja di balik layar platform digital untuk menentukan konten apa yang muncul di hadapan pengguna — dirancang bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk memaksimalkan engagement — tingkat keterlibatan atau lamanya pengguna menatap layar. Konten yang mengundang emosi — kemarahan, ketakutan, sensasi — lebih disukai algoritma dibanding konten yang membangun nalar. Anak-anak terpapar arus informasi yang tak terfilter, yang justru bisa membentuk karakter yang rapuh, reaktif, dan mudah termanipulasi.

Di sinilah relevansi Ki Hajar mencapai titik terpekatnya. Salah satu prinsip dasar filosofi pendidikannya adalah kodrat alam — bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan yang harus dijaga dan diarahkan sesuai fitrahnya. Teknologi, dalam pandangan ini, bukanlah ancaman per se — ungkapan Latin yang berarti “dengan sendirinya” atau “pada dirinya sendiri.” Artinya, teknologi tidak otomatis berbahaya hanya karena ia ada. Yang berbahaya adalah ketika teknologi dibiarkan menentukan arah tumbuh anak tanpa bimbingan nilai, tanpa pamong yang menemaninya.

Trilogi Pendidikan dan Krisis Karakter Digital

Ki Hajar membagi ranah pendidikan dalam tiga wilayah yang ia sebut Tri Pusat Pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat ini, dalam pandangannya, harus bergerak sinkron. Anak bukan hanya tanggung jawab guru di kelas, tetapi juga orang tua di rumah dan komunitas di sekitarnya. Pendidikan adalah gerakan peradaban, bukan sekadar transfer ilmu.

Era digital telah mengguncang ketiga pusat itu sekaligus. Di keluarga, layar ponsel sering kali menjadi pengasuh pengganti yang diam. Di sekolah, tekanan kurikulum dan ujian nasional kerap mengorbankan pembangunan karakter demi angka rapor. Di masyarakat, ruang publik fisik yang dulu menjadi arena pembelajaran sosial — pasar, lapangan, balai desa — kini bersaing keras dengan ruang publik virtual yang tak berbatas.

Akibatnya, kita menyaksikan gejala yang oleh para psikolog pendidikan disebut sebagai defisit empati digital — melemahnya kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain akibat terlalu lama berinteraksi melalui layar, bukan tatap muka langsung. Anak-anak yang fasih berbahasa algoritma namun gagap membaca ekspresi wajah teman sebayanya. Remaja yang bisa memprogram aplikasi namun tidak mampu mengelola konflik interpersonal — persoalan yang terjadi antarmanusia dalam hubungan sosial sehari-hari. Fenomena ini adalah kebalikan sempurna dari cita-cita Ki Hajar: manusia yang terdidik secara intelektual namun miskin karakter.

Ki Hajar pernah menulis bahwa tujuan pendidikan adalah mengangkat derajat manusia seutuhnya — bukan hanya otaknya, bukan hanya keterampilannya, tetapi juga nuraninya. Ia mengistilahkan ini sebagai pendidikan yang cipta, rasa, dan karsa — yakni tiga dimensi manusia: kognitif (kemampuan berpikir dan bernalar), afektif (kemampuan merasakan, bersikap, dan menghayati nilai), serta konatif (dorongan kehendak untuk bertindak secara bermakna). Ketiganya harus berkembang seimbang. Ketika kurikulum digital hanya melatih cipta (kompetensi teknis) dan mengabaikan rasa (kepekaan nurani) serta karsa (kehendak bermakna), maka kita sedang memproduksi manusia setengah jadi.

Guru Sebagai Pamong di Dunia Maya

Salah satu krisis terbesar pendidikan digital Indonesia hari ini bukan soal infrastruktur atau koneksi internet — meskipun kesenjangan digital memang masih menganga lebar antara Jawa dan kawasan timur. Krisis sesungguhnya adalah krisis pamong digital.

Dalam konsepsi Ki Hajar, pamong bukan sekadar instruktur. Pamong adalah figur dewasa yang hadir secara utuh dalam kehidupan murid — yang merasakan gelisah mereka, memahami konteks sosial mereka, dan menunjukkan jalan bukan dengan perintah melainkan dengan keteladanan. Ing ngarsa sung tuladha — di depan memberi teladan — bukan frasa kosong. Ia adalah panggilan bagi setiap pendidik untuk menjadi manusia yang terlebih dahulu berkarakter sebelum mengajarkan karakter.

Di ruang digital, peran pamong ini belum tergantikan oleh siapapun. Guru YouTuber yang populer mungkin bisa menjelaskan fisika kuantum lebih menarik dari guru di kelas, tetapi ia tidak bisa hadir saat muridnya menangis di malam hari karena di-bully di media sosial. Aplikasi pembelajaran berbasis AI — kecerdasan buatan, yakni sistem komputer yang dirancang agar mampu meniru cara berpikir dan belajar manusia — mungkin mampu menyesuaikan materi secara personal, tetapi ia tidak bisa merasakan ketika seorang anak kehilangan kepercayaan diri. Teknologi, sepintar apapun, tidak memiliki empati.

Inilah mengapa investasi terbesar dalam pendidikan digital Indonesia seharusnya bukan pada perangkat keras atau aplikasi, melainkan pada pengembangan kapasitas guru sebagai pamong digital. Guru yang mampu hadir secara bermakna di ruang kelas fisik maupun virtual. Guru yang melek teknologi tetapi tidak terseret arusnya. Guru yang menggunakan platform digital sebagai alat, bukan membiarkan platform menentukan tujuan belajar.

Merdeka Belajar: Kelanjutan atau Pengkhianatan?

Pada 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang diklaim terinspirasi dari gagasan Ki Hajar Dewantara. Slogan ini bergema kuat, dan memang ada benang merah yang bisa ditarik: desentralisasi kurikulum, penguatan pendidikan karakter, dan pemberian ruang kreativitas yang lebih luas bagi sekolah dan guru.

Namun para pengamat dan praktisi pendidikan mengingatkan bahwa inspirasi tidak sama dengan implementasi. Ki Hajar tidak sekadar berbicara tentang kebebasan belajar secara retoris — ia mendirikan sekolah, ia mengajar, ia hidup bersama murid-muridnya di Taman Siswa. Merdeka belajar dalam filosofi Ki Hajar adalah merdeka untuk tumbuh sesuai kodrat, bukan merdeka tanpa arah. Kebebasan tanpa nilai bukan kemerdekaan — itu adalah kebebasan yang rapuh, yang mudah dieksploitasi oleh kekuatan pasar dan kekuatan politik.

Ketika platform ed-tech — singkatan dari education technology, yakni perusahaan teknologi yang bergerak di bidang layanan pendidikan berbasis daring — global masuk ke Indonesia dengan model bisnis yang berorientasi profit, ketika data pendidikan anak-anak dipanen untuk kepentingan iklan, ketika gamifikasi pembelajaran — penerapan elemen permainan seperti poin, lencana, dan papan peringkat ke dalam proses belajar agar terasa menyenangkan — lebih diarahkan untuk membuat anak ketagihan platform daripada ketagihan belajar, maka kita perlu bertanya: apakah ini yang dimaksud merdeka belajar? Atau ini justru penjajahan dalam rupa baru — penjajahan intelektual dan digital yang jauh lebih halus dari yang pernah dilawan Ki Hajar dengan pena dan tulisannya?

Relevansi yang Tak Usang

Pada akhirnya, warisan terbesar Ki Hajar Dewantara bukan pada metode pengajarannya yang spesifik, melainkan pada pertanyaan fundamentalnya: untuk apa manusia dididik? Bukan untuk menjadi mesin produksi yang efisien. Bukan untuk mengisi kuota tenaga kerja industri. Manusia dididik agar ia menjadi manusia seutuhnya — yang berdaya, berkarakter, dan mampu menentukan nasibnya sendiri dalam harmoni dengan komunitasnya.

Di era digital, pertanyaan itu bahkan menjadi lebih mendesak. Ketika kecerdasan buatan mulai mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap butuh otak manusia, yang tersisa adalah justru apa yang paling manusiawi dari manusia: kreativitas, empati, kebijaksanaan, dan kemampuan membuat keputusan moral. Dan semua itu bukan produk algoritma. Semua itu adalah produk pendidikan dalam arti terdalam — pendidikan yang merawat kodrat manusia, bukan mengeksploitasinya.

Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959. Namun kalimat-kalimatnya terus hidup, terus menyalakan pertanyaan yang relevan di setiap generasi. “Alam takambang jadi guru” — semesta adalah guru terbesar. Di era digital, alam itu telah meluas melampaui batas fisik. Dan tugas kita — guru, orang tua, pembuat kebijakan, dan seluruh masyarakat — adalah memastikan bahwa semesta digital itu menjadi guru yang baik, bukan penjajah dalam wujud baru.

Karena pendidikan, sejak dulu, adalah soal satu hal yang paling sederhana sekaligus paling berat: menjaga agar manusia tetap manusiawi.

Referensi

Ki Hajar Dewantara. (1962). Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

Tsabit Azinar Ahmad. (2015). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Ki Hajar Dewantara. Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. V, No. 1.

APJII. (2023). Laporan Survei Internet Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta.

Darmaningtyas. (2021). Pendidikan di Era Digital: Peluang dan Tantangan. Kompas Gramedia, Jakarta.

Kemdikbud RI. (2022). Kurikulum Merdeka: Filosofi dan Implementasi. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Jakarta.

Nana Syaodih Sukmadinata. (2019). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung.

UNESCO. (2023). Education in the Age of Artificial Intelligence. UNESCO Publishing, Paris.