Brasil-Indonesia: Poros Baru Kekuatan Selatan

Oleh : Heri Mulyono

Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan bersejarah dua pemimpin dari negara-negara terbesar di belahan Selatan pada 23 Oktober 2025. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama bukan hanya sebagai pemimpin dua negara sahabat, tetapi kini sebagai mitra dalam BRICS—blok ekonomi negara-negara berkembang yang semakin berpengaruh dalam tata kelola global.

Pertemuan ini memiliki makna khusus karena Indonesia baru saja resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, menjadikan kedua negara sebagai bagian dari forum yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Brasil, yang memegang presidensi rotasi BRICS pada 2024, secara resmi mengumumkan keanggotaan penuh Indonesia pada 6 Januari 2025, menyambut Indonesia sebagai anggota kesepuluh dan negara pertama dari Asia Tenggara yang bergabung dengan blok ekonomi ini.

Akar Sejarah: Dua Dunia yang Terhubung

Meskipun dipisahkan oleh Samudra Pasifik dan Atlantik, Brasil dan Indonesia memiliki benang merah historis yang menarik. Kedua wilayah pernah berada di bawah kekuasaan maritim Iberia—Brasil di bawah Portugal dan Indonesia (sebagian) sempat bersinggungan dengan Portugal di Maluku dan Timor.

Pada abad ke-16 hingga ke-18, rempah-rempah dari Nusantara—terutama cengkeh, pala, dan lada—mencapai Brasil melalui jalur perdagangan Portugis. Lisboa menjadi hub yang menghubungkan dua koloni jauh di ujung kerajaan maritim Portugal. Pedagang dan pelaut Portugis membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga pengetahuan tentang “Índias Orientais” (Hindia Timur) ke Brasil, menciptakan kesadaran awal tentang kepulauan eksotis di sisi lain dunia.

Pada masa yang sama, Brasil berkembang menjadi koloni penghasil gula terbesar dunia, sementara Nusantara menjadi sumber rempah-rempah global. Kedua komoditas ini mendominasi perdagangan dunia pada era merkantilisme, menjadikan kedua wilayah sebagai aset paling berharga bagi kekuatan kolonial Eropa.

Era Kemerdekaan: Solidaritas Negara Berkembang

Brasil memperoleh kemerdekaan dari Portugal pada tahun 1822, lebih dari seabad sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Hubungan diplomatik resmi antara Brasil dan Indonesia dimulai pada tahun 1953, menandai awal dari kemitraan antara dua negara yang sama-sama tengah berjuang membangun identitas dan ekonomi nasional mereka.

Pada era Presiden Sukarno, Indonesia aktif dalam Gerakan Non-Blok dan konferensi negara-negara Asia-Afrika. Brasil, meskipun tidak secara resmi bergabung dengan Gerakan Non-Blok, memiliki simpati terhadap aspirasi negara-negara berkembang. Kedua negara berbagi pandangan tentang pentingnya kedaulatan nasional, pembangunan ekonomi, dan perlawanan terhadap dominasi negara-negara maju.

Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, meskipun Brasil tidak hadir sebagai peserta, menghasilkan keputusan-keputusan yang bergema hingga Amerika Latin dan memperkuat solidaritas negara-negara Selatan. Indonesia dan Brasil sama-sama menjadi pelopor dalam memperjuangkan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil—sebuah visi yang kini terwujud dalam keanggotaan bersama mereka di BRICS.

Evolusi Hubungan Bilateral

Periode pertama kepresidenan Lula (2003-2010) menandai transformasi signifikan dalam hubungan bilateral. Lula menekankan “diplomasi Selatan-Selatan” (South-South cooperation) dan secara aktif membangun hubungan dengan negara-negara berkembang besar.

Pada tahun 2005, Presiden Lula melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi, pertanian, dan energi. Yang paling signifikan adalah komitmen untuk memperkuat kerja sama dalam forum multilateral seperti G20.

Kerja sama konkret berkembang di berbagai sektor:

Pertanian dan Ketahanan Pangan: Brasil, sebagai salah satu produsen pangan terbesar dunia dengan teknologi pertanian tropis yang canggih, berbagi pengetahuan dengan Indonesia. Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) telah membantu Indonesia meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam komoditas kedelai, jagung, dan tebu.

Energi dan Biofuel: Brasil adalah pelopor global dalam produksi etanol dari tebu. Indonesia, dengan industri kelapa sawit yang besar, belajar dari pengalaman Brasil sambil mengembangkan biodiesel sendiri. Kerja sama dalam riset biofuel membantu kedua negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Industri Pertahanan: Brasil memiliki industri pertahanan yang maju, terutama dalam pembuatan pesawat terbang melalui Embraer. Indonesia, yang tengah mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, telah menjajaki kerja sama dalam transfer teknologi dan produksi bersama.

Perdagangan bilateral terus tumbuh signifikan. Pada tahun 2024, perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS mencapai sekitar $150 miliar USD, dengan Brasil sebagai salah satu mitra penting. Ekspor utama Indonesia ke Brasil meliputi minyak sawit, batubara, gas alam, dan karet, sementara Brasil mengekspor daging, kedelai, dan gula ke Indonesia.

Indonesia Bergabung dengan BRICS: Keputusan Strategis

Perjalanan Indonesia menuju keanggotaan penuh BRICS mencerminkan evolusi dalam kebijakan luar negerinya. Permohonan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sebenarnya telah disetujui pada KTT Johannesburg tahun 2023. Namun, Presiden Joko Widodo pada saat itu ragu untuk bergabung karena khawatir hal tersebut akan membahayakan kebijakan non-blok Indonesia yang telah menjadi pilar politik luar negeri sejak era Sukarno.

Dinamika berubah setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024. Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa pemerintahan baru memutuskan Indonesia akan mengajukan keanggotaan penuh dalam kelompok tersebut. Presiden Prabowo memprioritaskan bergabung dengan BRICS segera setelah menjabat, melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola global.

Pada 6 Januari 2025, Brasil yang memegang presidensi rotasi BRICS secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh—anggota kesepuluh blok tersebut dan negara pertama dari Asia Tenggara yang bergabung. Keputusan ini menandai langkah diplomatik besar pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataannya mengatakan bahwa keanggotaan BRICS merupakan “langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan berkelanjutan.”

Menjaga Keseimbangan: Bebas Aktif di Era Baru

Keputusan bergabung dengan BRICS memicu debat di Indonesia tentang apakah hal ini bertentangan dengan prinsip bebas aktif. Menteri Luar Negeri Sugiono dengan tegas membela keputusan tersebut, menyatakan bahwa keanggotaan mereka adalah “perwujudan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” dan bahwa Indonesia berupaya untuk “menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik.”

Untuk lebih menjaga kebijakan non-blok mereka, Sugiono juga menyatakan minat Indonesia untuk secara bersamaan bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang beranggotakan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Pendekatan “multi-alignment” ini mencerminkan strategi Indonesia untuk tidak memihak dalam rivalitas geopolitik, namun aktif di berbagai forum untuk memaksimalkan kepentingan nasional.

BRICS yang Diperluas: Kekuatan Ekonomi Global Baru

Dengan masuknya Indonesia, total keanggotaan BRICS meningkat menjadi 10 negara anggota penuh: Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (anggota awal), ditambah Mesir, Iran, Ethiopia, Uni Emirat Arab (bergabung Januari 2024), dan Indonesia (Januari 2025). Selain itu, 10 negara juga diterima sebagai negara mitra: Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Vietnam, Uganda, dan Uzbekistan.

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar ketujuh. BRICS yang sekarang beranggotakan 10 negara penuh mencakup 38,8% dari PDB global (diukur berdasarkan purchasing power parity/PPP) pada tahun 2024—melampaui G7 yang mencakup sekitar 30% dari ekonomi global.

Secara demografis, BRICS Plus (termasuk negara mitra) mencakup lebih dari separuh populasi dunia, menjadikannya blok yang tidak dapat diabaikan dalam tata kelola global, perdagangan internasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan Bersejarah: Lula dan Prabowo

Kunjungan kenegaraan Presiden Lula ke Indonesia pada 23 Oktober 2025 memiliki makna yang jauh lebih dalam dengan konteks keanggotaan Indonesia di BRICS. Ini adalah pertemuan pertama antara Lula dan Prabowo sebagai sesama anggota BRICS, membuka peluang kerja sama yang lebih strategis dan terstruktur.

Dalam pertemuan di Istana Merdeka, sejumlah isu strategis dibahas:

Kerja Sama dalam Kerangka BRICS: Kedua pemimpin membahas bagaimana Brasil dan Indonesia dapat bekerja sama dalam memperkuat BRICS sebagai platform untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Brasil, dengan pengalaman sebagai presidensi BRICS 2024, berbagi pembelajaran dengan Indonesia yang masih baru bergabung.

Mata Uang dan Perdagangan: Salah satu agenda utama BRICS adalah mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. Brasil dan Indonesia sepakat untuk mengeksplorasi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dan mendukung inisiatif pembentukan sistem pembayaran alternatif BRICS.

Investasi Lintas BRICS: Presiden Lula mendorong perusahaan-perusahaan Brasil untuk meningkatkan investasi di Indonesia, terutama dalam sektor agribisnis, energi terbarukan, dan infrastruktur. Sebaliknya, Indonesia menawarkan peluang investasi dalam ekonomi digital dan industri kreatif.

Ketahanan Pangan Global: Sebagai dua produsen pangan besar dunia, Brasil dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menjamin ketahanan pangan global, terutama untuk negara-negara berkembang anggota BRICS dan mitra. Pembentukan food security mechanism dalam kerangka BRICS diusulkan.

Transisi Energi: Kedua negara berkomitmen untuk memimpin transisi energi di negara-negara berkembang. Brasil berbagi pengalaman dalam etanol dan energi terbarukan, sementara Indonesia menawarkan kerja sama dalam biodiesel, geothermal, dan energi surya. Mereka juga sepakat untuk bekerja sama dalam riset hidrogen hijau.

Perubahan Iklim: Sebagai pemilik hutan tropis terbesar (Brasil dengan Amazon, Indonesia dengan hutan di Kalimantan, Sumatra, dan Papua), kedua pemimpin menekankan perlunya mekanisme kompensasi yang adil dari negara maju untuk konservasi hutan. Mereka sepakat untuk membentuk koalisi dalam kerangka BRICS untuk memperjuangkan climate justice.

Reformasi Tata Kelola Global: Presiden Lula dan Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk mendorong reformasi lembaga-lembaga global seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia melalui platform BRICS, memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang.

Implikasi Regional dan Global

Keanggotaan Indonesia di BRICS memiliki implikasi signifikan bagi kawasan Asia Tenggara. Meskipun menjadi negara pertama yang bergabung dari ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan yang tertarik. Malaysia dan Thailand telah memulai proses untuk bergabung dengan BRICS, sementara Vietnam telah menjadi negara mitra.

Ini mencerminkan pergeseran gravitasi ekonomi global ke arah Selatan dan Timur. ASEAN, yang selama ini berusaha menjaga netralitas dalam rivalitas kekuatan besar, kini melihat BRICS sebagai platform untuk meningkatkan bargaining power mereka dalam ekonomi global.

Bagi Brasil, keanggotaan Indonesia memperkuat posisi Amerika Latin dalam BRICS. Brasil kini memiliki mitra strategis di Asia Tenggara yang dapat membantu memperluas pengaruh dan akses pasar Amerika Latin ke kawasan yang paling dinamis secara ekonomi.

Tantangan dan Kritik

Keanggotaan Indonesia di BRICS tidak tanpa kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa BRICS terlalu heterogen—mencakup demokrasi seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan, hingga sistem otoriter seperti China dan Rusia—sehingga sulit mencapai konsensus dalam isu-isu substansial.

Ada juga kekhawatiran bahwa keanggotaan di BRICS dapat merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik. Namun, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa pendekatan multi-alignment justru memberikan Indonesia lebih banyak leverage dalam diplomasi internasional.

Jarak geografis antara Brasil dan Indonesia juga tetap menjadi tantangan praktis. Belum ada penerbangan langsung regular antara Jakarta dan São Paulo atau Brasília, yang menghambat perjalanan bisnis dan turis. Konektivitas yang lebih baik diperlukan untuk mengoptimalkan kerja sama bilateral.

Visi Bersama: Tatanan Dunia Multipolar

Yang paling signifikan dari keanggotaan bersama Brasil dan Indonesia di BRICS adalah visi mereka tentang tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar. Kedua negara menolak dominasi unilateral dan mendukung multilateralisme yang inklusif.

Presiden Lula dalam berbagai kesempatan telah menekankan bahwa BRICS bukan anti-Barat, tetapi pro-Selatan—fokus pada pemberdayaan negara-negara berkembang dan menciptakan sistem internasional yang lebih demokratis. Presiden Prabowo menyuarakan aspirasi serupa, menekankan bahwa negara-negara berkembang harus memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan global.

Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya BRICS dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan keamanan pangan—isu-isu yang tidak dapat diselesaikan oleh negara-negara maju sendiri dan memerlukan partisipasi aktif negara-negara berkembang.

Masa Depan: Dari Solidaritas ke Kemitraan Konkret

Keanggotaan bersama di BRICS memberikan kerangka institusional yang lebih kuat bagi kerja sama Brasil-Indonesia. New Development Bank (NDB), bank pembangunan BRICS yang didirikan pada 2014, dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di kedua negara.

Mekanisme pembayaran dan perdagangan BRICS yang sedang dikembangkan dapat mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar dalam perdagangan bilateral. Ini sangat penting mengingat volume perdagangan Brasil-Indonesia masih jauh di bawah potensi.

Kerja sama dalam riset dan pengembangan juga dapat ditingkatkan melalui platform BRICS. Brasil dan Indonesia dapat memimpin inisiatif BRICS dalam teknologi pertanian tropis, energi terbarukan, dan konservasi biodiversitas—area di mana kedua negara memiliki keunggulan komparatif.

Penutup: Era Baru Kemitraan Strategis

Pertemuan Presiden Lula dan Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2025 menandai era baru dalam hubungan Brasil-Indonesia. Dari solidaritas simbolis negara-negara berkembang di era Perang Dingin, hubungan kedua negara kini telah berevolusi menjadi kemitraan strategis yang konkret dalam kerangka BRICS.

Kedua negara—dengan populasi gabungan lebih dari 480 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan posisi strategis di kawasan masing-masing—memiliki potensi besar untuk tidak hanya saling menguntungkan, tetapi juga untuk bersama-sama membentuk tatanan dunia abad ke-21 yang lebih adil dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan ekonomi terbesar di ASEAN, bersama Brasil sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin dan demokrasi terbesar di belahan Barat, dapat menjadi jembatan antara peradaban, kawasan, dan kepentingan yang berbeda dalam kerangka BRICS.

Masa depan hubungan Brasil-Indonesia cerah. Dengan kepemimpinan yang visioner, komitmen politik yang kuat, platform institusional BRICS, dan kepentingan bersama yang jelas, dua raksasa Selatan ini siap untuk menulis sejarah baru—sebuah sejarah kerja sama, kemakmuran bersama, dan kepemimpinan global yang inklusif. Dari Jakarta ke Brasília, dari Amazon ke Papua, dari Atlantik ke Pasifik, pesan yang sama bergema: negara-negara Selatan harus bersatu, berkolaborasi, dan bersama-sama membangun dunia yang lebih baik untuk semua. (*)