Anggota Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Beri Dukungan Anggaran Lebih Besar pada KP2MI

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, memberikan dukungan anggaran yang lebih besar pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada Tahun Anggaran 2027 agar pelayanan dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal.

“Kita berharap bahwa di tahun anggaran 2027 ini bisa menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan dan Bappenas agar belanja untuk KP2MI semakin besar, dengan melihat berbagai situasi dinamika yang terjadi pada hari ini bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri sebagai diaspora,” ucapnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu Ade juga mengapresiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di tengah keterbatasan anggaran kementerian.

Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa anggaran negara yang dialokasikan kepada KP2MI telah dikelola secara efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi terkait dengan kinerja keuangan Pak Menteri, Bapak, Ibu Wamen, dalam menjalankan tupoksi yang ada di Kementerian P2MI ini. Terkait dengan penggunaan APBN yang diberikan kepada KP2MI pada hari ini dan juga sudah 16 kali mendapatkan apresiasi dan achievement dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dengan pengelolaan anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya, dikutip dari laman dpr.go.id

Meski demikian, legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target kinerja kementerian, terutama dalam memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (*)