JAYAKARTA NEWS – Rasio kewirausahaan Indonesia ditargetkan meningkat dari 3,2 persen menjadi 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045 untuk mendukung pertumbuhan ekonmi.
“Rasio kewirausahaan adalah indikator untuk mengukur jumlah pengusaha dalam suatu negara. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak jumlah pengusaha. Hal ini menunjukkan peningkatan kemajuan ekonomi negara tersebut,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Abdurrahman, Rabu (16/9/2026).
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Maman, peningkatan rasio kewirausahaan perlu diiringi dengan lahirnya pengusaha yang kuat dan tangguh serta didukung ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Menteri UMKM Maman mengatakan kewirausahaan menjadi salah satu strategi penting dalam menggerakkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.
Kementerian UMKM berupaya membangun ekosistem kewirausahaan yang terhubung dari hulu hingga hilir sehingga wirausaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan, penguatan kapasitas, kemitraan, dan akses pasar.
“Wirausaha harus kita dorong menjadi pengusaha yang siap bersaing di pasar sehingga akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tegas Maman.
Salah satu landasan penguatan ekosistem tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Regulasi ini menjadi pedoman kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga inkubator, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kewirausahaan di daerah.
Kementerian UMKM memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui penyelenggaraan Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) Sulawesi Selatan 2026, Selasa (15/9/2026).
Kolaborasi tersebut diterapkan dalam BWU Sulawesi Selatan 2026 yang menghadirkan 31 lembaga mitra, mulai dari lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta, platform digital, hingga mitra strategis lainnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 400 UMKM melalui lima penyalur KUR, yakni BPD Sulselbar, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Pegadaian Syariah.
Fasilitasi pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pemilik usaha dengan sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan bisnis sehingga modal yang diperoleh dapat digunakan secara lebih produktif untuk memperkuat usaha.
Secara nasional, Maman menyampaikan realisasi KUR 2026 telah mencapai Rp221 triliun kepada 3,44 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produksi mencapai 65,5 persen atau sekitar Rp145 triliun.
Sementara di Sulawesi Selatan, penyaluran KUR mencapai Rp12,53 triliun kepada 189 ribu UMKM dengan porsi sektor produksi sebesar 73 persen. (yog)