Dinamika politik Indonesia kembali bergejolak menyusul menguatnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Isu ini kembali mencuat ke permukaan publik akibat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat sipil, manuver partai politik di parlemen, serta rentetan produk hukum dari lembaga yudikatif.
Di tengah usia pemerintahan yang baru berjalan kurang dari separuh jalan, wacana ini bukan sekadar persoalan hukum tata negara yang kaku. Wacana pemakzulan adalah sebuah teka-teki politik yang mempertemukan legitimasi etik, prosedur konstitusional, dan kalkulasi kekuatan koalisi di Senayan.
Gelombang desakan ini berakar dari rangkaian polemik yuridis yang melibatkan syarat administratif pencalonan. Mahkamah Agung (MA) sempat mengabulkan gugatan terkait keabsahan dokumen administratif pencalonan. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan langsung untuk mendiskualifikasi posisi tersebut pascapelantikan.
Kombinasi produk hukum ini ditangkap oleh sebagian kalangan politisi dan kelompok masyarakat sebagai celah untuk mendesak penggunaan instrumen pengawasan parlemen, seperti Hak Menyatakan Pendapat yang disuarakan oleh sejumlah fraksi.
Namun, dari sudut pandang analisis hukum dan politik, terdapat hambatan besar dalam merealisasikan wacana tersebut. Secara ketatanegaraan, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden diatur secara sangat ketat melalui UUD 1945.
Seorang wakil presiden hanya dapat dimakzulkan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat.
Selain itu, proses pemakzulan adalah proses politik murni di tingkat DPR dan MPR yang membutuhkan ambang batas dukungan yang masif. Mengingat mayoritas kekuatan partai politik di parlemen saat ini berada di dalam koalisi pendukung pemerintah, peluang lolosnya mosi pemakzulan secara matematis sangatlah kecil.
Di sinilah letak paradoksnya. Bahwa secara hukum formil, jabatan tetap dipegang melalui prosedur yang sah, namun secara sosiologis, rentetan kontroversi ini menggerus legitimasi substansial di mata sebagian kelompok masyarakat sipil dan akademisi.
Pada akhirnya, wacana pemakzulan ini lebih mencerminkan tarik-menarik antara tegaknya hukum substantif dan realisme politik kekuasaan. Bagi ekosistem demokrasi Indonesia, peristiwa ini meninggalkan pekerjaan rumah yang besar tentang bagaimana menjaga agar instrumen konstitusi dan kritik publik tetap berjalan sehat tanpa menjerumuskan negara ke dalam instabilitas politik jangka panjang.
Bukan tidak mungkin, wacana pemakzulan hanya sekadar maneuver tawar menawar politik semata. Pemakzulan Gibran masih jauh panggang dari api. Boleh juga dikatakan sebagai ‘mimpi di siang bolong’.
Atau bisa saja terjadi fenomena politik khas Senayan, yang mirip guyonan bapak-bapak terhadap premotor emak-emak, yaitu kebiasaan lupa mematikan lampu sign. Ujungnya, “sign kiri beloknya ke kanan”. (Katmin)