Oleh: Heri Mulyono
Di tengah eskalasi militer “Operation Epic Fury” di Timur Tengah, mayoritas masyarakat Amerika Serikat menentang keterlibatan perang langsung dengan Iran, namun Kongres tetap memberikan keleluasaan bagi administrasi melalui penolakan resolusi pembatasan kekuasaan perang yang dipengaruhi kuat oleh lobi finansial AIPAC.
Ketegangan di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat, bersama sekutu utamanya Israel, kini berada di ambang konflik terbuka dengan Republik Islam Iran.
Namun, di balik deru mesin perang dan retorika politik di Washington, terdapat jurang pemisah yang lebar antara keinginan rakyat Amerika dan tindakan para wakil mereka di Capitol Hill.
Artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana opini publik Amerika bergeser, bagaimana Kongres merespons, dan seberapa besar peran uang lobi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri AS, serta apa pelajaran yang bisa dipetik bagi peta politik di Indonesia.
Suara Rakyat: Kelelahan Perang dan Pergeseran Simpati
Masyarakat Amerika Serikat tampaknya telah mencapai titik jenuh dengan keterlibatan militer di Timur Tengah. Data terbaru dari Maret 2026 menunjukkan pola penolakan yang konsisten terhadap aksi militer di Iran.
Berdasarkan jajak pendapat CNN yang dirilis pada 2 Maret 2026, sebanyak 59% warga Amerika menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap serangan awal ke Iran. Hanya 41% yang memberikan dukungan.
Angka ini mencerminkan kekhawatiran mendalam akan terjadinya perang regional yang tidak berujung. Ketidaksetujuan ini tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari trauma kolektif akibat perang di Irak dan Afghanistan.
Marist Poll juga memperkuat temuan ini. Dalam survei yang dilakukan pada Maret 2026, 56% responden menentang atau sangat menentang aksi militer AS di Iran.
Menariknya, meskipun 61% warga Amerika masih memandang Iran sebagai ancaman keamanan nasional menurut Fox News, mereka tetap terbagi rata 50-50 dalam hal mendukung aksi militer langsung.
Ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman itu nyata di mata publik, solusi militer bukan lagi menjadi pilihan utama yang populer.
Selain keengganan berperang, terjadi fenomena sosiopolitik yang mengejutkan: pergeseran simpati terhadap konflik Israel-Palestina yang secara tidak langsung mempengaruhi pandangan terhadap Iran.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, simpati terhadap Palestina mulai menyaingi atau bahkan melampaui Israel di kalangan kelompok tertentu.
Data Gallup pada Februari 2026 mencatat bahwa 41% warga Amerika kini lebih bersimpati kepada Palestina, sementara 36% tetap pada Israel.
Pew Research Center juga mencatat tren serupa. Pada April 2025, pandangan tidak menguntungkan terhadap Israel melonjak menjadi 53%, naik signifikan dari 42% pada tahun 2022.
Pergeseran ini sangat terasa di kalangan generasi muda dan pemilih progresif, yang mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat AS terhadap kebijakan militer Israel.
Kongres: Antara Mandat Rakyat dan Realitas Politik
Berbeda dengan suara mayoritas publik, dinamika di Kongres Amerika Serikat menunjukkan arah yang berbeda. Pada awal Maret 2026, Kongres menghadapi ujian krusial melalui Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution).
Resolusi ini bertujuan untuk membatasi kemampuan Presiden Donald Trump dalam melancarkan serangan militer ke Iran tanpa persetujuan eksplisit dari legislatif.
Namun, pada 5 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak resolusi tersebut dengan hasil pemungutan suara yang sangat tipis: 212-219.
Hasil ini memberikan “lampu hijau” de facto bagi administrasi untuk melanjutkan “Operation Epic Fury”, sebuah kampanye militer yang diklaim bertujuan menghancurkan kapabilitas rudal Iran.
Penolakan ini didominasi oleh garis partai. Hampir seluruh anggota Partai Republik mendukung kebebasan bertindak bagi presiden.
Hanya dua anggota Republik, Thomas Massie dan Warren Davidson, yang berani menyeberang dan memilih untuk membatasi kekuasaan perang tersebut.
Di sisi lain, Partai Demokrat juga tidak sepenuhnya solid. Empat anggota Demokrat moderat—Henry Cuellar, Jared Golden, Greg Landsman, dan Juan Vargas—memilih untuk bergabung dengan Republik dalam menolak pembatasan tersebut.
Perpecahan ini menunjukkan bahwa meskipun konstituen mereka mungkin menentang perang, banyak anggota Kongres merasa terikat oleh pertimbangan strategis atau tekanan politik lainnya.
Argumen yang sering muncul di koridor Kongres adalah perlunya “menunjukkan kekuatan” dan “melindungi aset AS di kawasan”.
Namun, para kritikus seperti Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries mempertanyakan tujuan akhir dari konflik ini. “Apa tujuan kita? Bagaimana ini akan berakhir?” tanyanya di lantai bursa.
Ketiadaan strategi keluar (exit strategy) yang jelas menjadi poin utama kekhawatiran bagi mereka yang menentang eskalasi.
Kekuatan Finansial: Cengkeraman AIPAC di Capitol Hill
Salah satu faktor paling signifikan yang menjelaskan perbedaan antara opini publik dan tindakan Kongres adalah peran kelompok lobi, terutama American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
AIPAC bukan sekadar kelompok kepentingan biasa; ia adalah mesin finansial dan politik yang sangat efisien.
Pada siklus pemilu 2024, AIPAC melalui berbagai afiliasinya, termasuk United Democracy Project (UDP), telah menggelontorkan dana yang fantastis.
Data dari OpenSecrets menunjukkan bahwa total kontribusi AIPAC pada siklus 2024 mencapai lebih dari $51,8 juta.
Selain itu, pengeluaran luar (outside spending) mereka mencapai angka $37,8 juta, yang sebagian besar digunakan untuk iklan kampanye dan serangan politik.
Strategi utama AIPAC dalam beberapa tahun terakhir adalah melakukan intervensi langsung dalam pemilihan pendahuluan (primary) Partai Demokrat.
Tujuannya jelas: menyingkirkan anggota Kongres yang dianggap terlalu kritis terhadap Israel atau yang mendukung diplomasi dengan Iran.
Dua contoh paling mencolok adalah kekalahan Rep. Jamaal Bowman di New York dan Rep. Cori Bush di Missouri pada tahun 2024.
AIPAC menghabiskan rekor $14,5 juta hanya untuk mengalahkan Bowman di daerah pemilihannya, menjadikannya pemilihan pendahuluan DPR termahal dalam sejarah AS.
Uang ini digunakan untuk membanjiri media dengan iklan yang seringkali tidak menyebutkan soal Israel, melainkan menyerang karakter atau rekam jejak domestik sang kandidat.
Berikut adalah beberapa penerima dana terbesar dari jaringan AIPAC pada siklus terbaru:
| Penerima | Jabatan/Status | Jumlah Dana (Estimasi) |
| Standing Strong PAC | Kelompok Luar | $5.000.000 |
| Wesley Bell | Kandidat DPR (D-MO) | $2.555.095 |
| George Latimer | Kandidat DPR (D-NY) | $2.448.899 |
| Hakeem Jeffries | Pemimpin Demokrat DPR | $866.425 |
| Josh Gottheimer | Anggota DPR (D-NJ) | $797.189 |
Pengaruh AIPAC tidak hanya berhenti pada uang kampanye. Mereka juga memiliki operasi lobi yang sangat intensif di Washington.
Pada tahun 2024, mereka menghabiskan lebih dari $3,3 juta untuk kegiatan lobi langsung kepada anggota Kongres dan staf mereka.
Banyak pengamat politik berpendapat bahwa ancaman akan adanya penantang yang didanai besar-besaran oleh AIPAC sudah cukup untuk membuat banyak anggota Kongres “berpikir dua kali” sebelum mengkritik kebijakan pro-perang terhadap Iran.
Ini menciptakan apa yang disebut sebagai “efek intimidasi” di Capitol Hill, di mana dukungan terhadap kebijakan luar negeri tertentu menjadi syarat mutlak untuk kelangsungan karier politik.
Perspektif Indonesia: Peta Politik dan Dilema Diplomatik
Di belahan dunia lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi dilema yang tak kalah rumit.
Peta politik domestik Indonesia secara tradisional sangat solid dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang agresi Israel.
Namun, eskalasi perang AS-Israel terhadap Iran pada tahun 2026 telah memaksa Jakarta untuk mengambil posisi yang lebih aktif dan hati-hati.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik ini.
Langkah ini dipandang sebagai upaya “bebas aktif” yang berani untuk mencegah perang total yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global, terutama harga minyak.
Namun, di dalam negeri, tekanan publik sangat kuat. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk mengambil sikap lebih keras.
Salah satu poin krusial adalah partisipasi Indonesia dalam inisiatif “Board of Peace” yang digagas Trump.
Pada Maret 2026, Indonesia secara resmi menangguhkan partisipasinya dalam inisiatif tersebut sebagai bentuk protes atas serangan udara AS-Israel ke Iran.
Langkah ini mencerminkan bagaimana opini publik di Indonesia memiliki pengaruh yang jauh lebih langsung terhadap kebijakan luar negeri dibandingkan di Amerika Serikat.
Di Indonesia, isu Palestina dan Iran bukan sekadar isu luar negeri, melainkan isu identitas dan moralitas politik yang dapat mengguncang stabilitas domestik jika tidak dikelola dengan baik.
Pelajaran Politik: Mengapa Suara Rakyat Bisa Kalah?
Fenomena di Amerika Serikat memberikan pelajaran berharga bagi demokrasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Apa yang bisa dipetik dari fakta bahwa mayoritas rakyat dan aspirasi damai bisa dikalahkan oleh kekuatan lobi dan uang?
Pertama, sistem politik yang sangat bergantung pada pendanaan swasta akan selalu rentan terhadap pembajakan oleh kelompok kepentingan khusus (special interest groups).
AIPAC membuktikan bahwa dengan uang yang cukup, sebuah kelompok kecil dapat mengarahkan kebijakan negara adidaya melawan keinginan mayoritas rakyatnya sendiri.
Kedua, adanya “kesenjangan representasi” (representation gap). Di AS, sistem pemilihan primer memungkinkan donor besar untuk menyaring kandidat sebelum mereka sampai ke tangan pemilih umum.
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menjaga integritas pendanaan politik agar kebijakan negara tidak disetir oleh segelintir pemilik modal atau kekuatan asing.
Ketiga, kekuatan narasi. AIPAC tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga membangun narasi keamanan yang sangat kuat sehingga mengkritik mereka seringkali disamakan dengan mengkhianati kepentingan nasional.
Di Indonesia, kita harus waspada terhadap upaya lobi serupa yang mungkin mencoba menyusup melalui perjanjian dagang atau investasi untuk melunakkan sikap politik luar negeri kita yang prinsipil.
Kesimpulan
Perang antara AS-Israel melawan Iran bukan hanya konflik militer di padang pasir Timur Tengah, melainkan juga perang pengaruh di koridor kekuasaan Washington.
Meskipun mayoritas rakyat Amerika menginginkan perdamaian dan diplomasi, mesin politik yang digerakkan oleh uang lobi seperti AIPAC terus mendorong ke arah konfrontasi.
Kesenjangan ini mencerminkan krisis yang lebih dalam dalam sistem politik Amerika, di mana suara rakyat seringkali kalah nyaring dibandingkan gemerincing dolar lobi.
Bagi Indonesia, fenomena ini adalah pengingat bahwa kedaulatan politik harus dijaga tidak hanya dari ancaman militer, tetapi juga dari infiltrasi lobi finansial yang dapat melumpuhkan nurani para pengambil kebijakan.
Bagaimana konflik ini berakhir akan sangat bergantung pada apakah rakyat Amerika mampu merebut kembali kendali atas kebijakan luar negeri mereka, dan apakah negara-negara seperti Indonesia mampu tetap teguh pada prinsipnya di tengah tekanan global yang luar biasa. (*)