JAYAKARTA NEWS — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau pada pukul 14.30 hingga 16.00 WIB. Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menyelaraskan langkah penanganan berdasarkan situasi dan kebutuhan daerah.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis lainnya. Koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terpadu, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta didukung dengan data dan informasi yang akurat,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan bahwa upaya pengendalian kebakaran perlu dilaksanakan secara cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah pusat juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar setiap langkah penanganan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,” tambahnya.
Dalam penanganan karhutla, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi unsur penting untuk mendukung efektivitas operasi. Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan secara terpadu.
Kepala BNPB didampingi oleh Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops) Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Pendampingan jajaran BNPB ini mendukung penguatan koordinasi operasional serta identifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI dan seluruh unsur terkait terus mendorong penguatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lapangan, serta langkah operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan daerah. (*)