Fragmentasi ekonomi dan pelemahan mata uang: membaca kesiapan Indonesia di bawah susunan kabinet baru
Oleh: Heri Mulyono
Rupiah tertahan di sekitar Rp17.900 per dolar AS, minyak Brent menempel di US$100, dan Jakarta baru saja merombak kabinet. Di tengah dunia yang terbelah blok, ekonomi Indonesia sedang diuji ketahanannya.
Angka itu nyaris tak bergeser sepanjang pekan ini. Rupiah ditutup di Rp17.899 per dolar AS pada Selasa, 6 Oktober, lalu dibuka sedikit lebih kuat di Rp17.866 pagi ini. Bagi pialang valas, itu sekadar garis di layar. Bagi pengimpor bahan baku di Surabaya, perajin yang membeli komponen dari luar negeri, atau keluarga yang menyiapkan biaya kuliah anak di mancanegara, angka yang sama adalah harga dari sebuah dunia yang sedang retak.
Kisaran Rp17.600 hingga Rp17.900 yang sejak pertengahan tahun menjadi bayang-bayang rupiah bukan lagi anomali sesaat. Dalam setahun terakhir, kurs bergerak dari sekitar Rp16.500 hingga hampir Rp18.200, dan dolar AS tercatat menguat sekitar 8 persen terhadap rupiah. Pertanyaannya bukan lagi mengapa rupiah tertekan, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapi tekanan yang tampaknya akan menetap.
Peta yang Retak
Selama tiga dekade, ekonomi dunia berjalan di atas satu keyakinan sederhana: barang, modal, dan teknologi akan mengalir ke tempat yang paling efisien, dan politik tidak akan terlalu mengganggunya. Keyakinan itu kini aus. Tarif, pembatasan ekspor, subsidi industri, dan kebijakan mengamankan pasokan sendiri lebih dahulu telah mengubah perdagangan dunia dari jalan raya terbuka menjadi jaringan jalan tol milik blok-blok yang saling mencurigai. Para ekonom menyebut gejala ini fragmentasi ekonomi: perdagangan tidak berhenti, tetapi dipaksa memutar, mengikuti garis kedekatan politik alih-alih garis biaya termurah.
Fragmentasi membuat ekonomi dunia lebih mahal dan lebih rapuh. Rantai pasok yang dulu dioptimalkan demi efisiensi kini harus dibangun ganda demi keamanan. Biaya itu akhirnya mendarat di harga barang, di suku bunga yang bertahan tinggi, dan di mata uang negara-negara yang bergantung pada impor energi dan pangan. Indonesia, pengimpor bersih minyak sekaligus pengekspor komoditas, berdiri tepat di persimpangan dua arus itu.
Gejalanya terlihat pula di dalam negeri. Tercatat sejak 8 Mei 2026 berlaku pembatasan impor atas enam komoditas lewat Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2026, dan sejak 1 Juni ekspor batu bara, minyak sawit, serta paduan besi dialirkan lewat satu pintu di bawah Danantara. Sebagian pihak menilai langkah semacam itu wajar bagi negara yang ingin melindungi kepentingannya; sebagian lain mengingatkan risiko gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia bila prosesnya tidak transparan. Perdebatan itu menunjukkan satu hal: arus nasionalisme ekonomi tidak hanya datang dari luar.
Minyak, Selat, dan Harga yang Enggan Turun
Titik tekan paling nyata fragmentasi tahun ini adalah energi. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari, lalu lintas tanker di Selat Hormuz sempat nyaris terhenti. Sebelum perang, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi selat sempit itu. Harga Brent menembus US$100 pada 8 Maret untuk pertama kali dalam empat tahun, lalu mencapai puncak sekitar US$126 per barel.
Harga kemudian turun ketika arus pelayaran berangsur pulih, bahkan menyentuh kisaran US$70-an pada awal Juli. Kelegaan itu pendek. Perundingan Amerika Serikat dan Iran soal Hormuz menemui jalan buntu pada Agustus, serangan baru kembali mengganggu pasokan, dan pada awal September Brent kembali mendekati US$100. Kini, memasuki bulan kedelapan konflik, Brent bertahan di kisaran US$100, sementara WTI di sekitar US$89,5.
Front baru muncul di Laut Merah. Pertempuran antara Arab Saudi dan kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman meluas. Pasukan yang didukung Saudi merebut Kota Mocha dan bergerak menuju Bab el-Mandeb, lorong sempit yang vital bagi ekspor Riyadh, setelah serangan Houthi dalam beberapa bulan terakhir merusak infrastruktur energi dan kapal tanker. Harga tidak melonjak lebih jauh karena sejumlah peredam: negara-negara G7 melepas cadangan strategis, aliran pipa Timur-Barat Arab Saudi ke Pelabuhan Yanbu mencapai 5,8 juta barel, dan Aramco memangkas harga jual ke Asia. Analis menilai, tanpa terobosan diplomatik yang konkret antara Washington dan Teheran, batas bawah harga akan tetap tinggi.
Bagi APBN, angka ini menyakitkan. Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sekitar US$70 per barel, sehingga selisihnya kini sekitar US$30. Selisih sebesar itu berarti tambahan kebutuhan devisa bagi Pertamina dan tambahan beban subsidi bagi negara. Bank Indonesia dalam kajian bulan lalu mencatat Brent naik 9,7 persen sepanjang September berjalan hingga US$99,3 per barel, dan memperingatkan risiko El Niño terhadap produksi pangan. Keduanya adalah bahan bakar inflasi.
Dampaknya sudah terasa di hulu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber impor minyaknya akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Karena lelang terbuka sepi peminat, pemerintah dan Pertamina menempuh pembelian langsung yang berpotensi lebih mahal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman menyebut pemerintah kini “berburu” pasokan ke negara yang punya surplus, sambil memastikan stok BBM nasional aman untuk 18 hingga 20 hari. Antrean kendaraan di sejumlah daerah, menurut ESDM, dipicu cuaca dan kendala distribusi; El Niño menurunkan debit sungai sehingga kapal tanker sungai tak leluasa. Pertamina menahan harga Pertamax hingga avtur, subsidi solar dan bensin dijaga, sementara Badan Anggaran DPR memangkas anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp11,44 triliun dengan alasan agar tepat sasaran.
Dolar yang Perkasa, Rupiah yang Diuji
Di pasar uang, perang dan minyak menjelma menjadi satu hal: permintaan terhadap dolar. Ketika dunia cemas, modal mencari tempat berlindung, dan tempat itu masih bernama Amerika Serikat. Indeks dolar kini berkisar di 101,9. Ditambah kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan September dan imbal hasil obligasi AS yang tinggi, mata uang negara berkembang kehilangan daya tarik. Investor nonresiden menarik dana dari Indonesia, dan rupiah terdepresiasi sekitar 0,9 persen sepanjang September hingga Rp17.872 per dolar pada 22 September, menurut ringkasan moneter Dewan Ekonomi Nasional.
Dua pekan terakhir rupiah bergerak seperti pelari yang tersengal. Ia ditutup di Rp17.981 pada 29 September, Rp17.966 pada 1 Oktober ketika inflasi September diumumkan mendekati batas atas target BI, dan Rp17.917 pada 5 Oktober saat eskalasi di Yaman mendorong harga minyak. Lalu angin berbalik. Data tenaga kerja AS yang lesu, proyeksi Bank Dunia yang menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen, dan keyakinan pasar bahwa The Fed menahan bunga pada pertemuan 27–28 Oktober, dengan peluang di atas 80 persen, mengangkat rupiah ke Rp17.899 pada Selasa dan Rp17.866 pagi ini.
Tekanan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental. Pada Mei, ketika rupiah menembus Rp17.600, Gubernur BI saat itu, Perry Warjiyo, menilai rupiah undervalue dibandingkan asumsi makro APBN sebesar Rp16.500. Ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I, dan cadangan devisa Agustus sekitar US$146,5 miliar, setara 5,4 bulan impor. Tetapi pasar tidak hanya membaca neraca. Defisit transaksi berjalan diproyeksikan melebar sekitar 1,5 persen dari PDB tahun ini, dan harga energi yang tinggi menambah kebutuhan dolar setiap hari. Presiden Prabowo Subianto memasang target rupiah 2027 pada Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar. Target itu menuntut rupiah menguat dari posisi sekarang, di tengah dunia yang belum menunjukkan tanda tenang.
Beban pelemahan itu tidak jatuh merata. Eksportir komoditas yang menerima pendapatan dalam dolar relatif terlindungi, bahkan sebagian diuntungkan. Sebaliknya, industri yang bergantung pada bahan baku impor, perusahaan yang menanggung utang valuta asing tanpa lindung nilai, dan rumah tangga yang membeli barang berkomponen impor menanggung harga yang lebih mahal. Dalam bahasa ekonomi, pelemahan mata uang adalah pajak tak kasatmata yang dipungut dari mereka yang paling sedikit memegang dolar. Karena itu, stabilitas kurs bukan sekadar urusan gengsi nasional atau kepercayaan investor, melainkan urusan daya beli.
Rem Moneter dan Pagar Fiskal
Bank Indonesia sudah menginjak rem lebih dulu. Selama kuartal II, BI menaikkan BI-Rate 100 basis poin. Pada Rapat Dewan Gubernur 22–23 September, yang pertama dipimpin Gubernur baru Destry Damayanti, BI menahan suku bunga di 5,75 persen untuk bulan ketiga berturut-turut, dengan fasilitas simpanan 4,75 persen dan fasilitas pinjaman 6,50 persen. Alih-alih menaikkan bunga, BI memperkuat insentif untuk menarik aliran modal asing dan memperdalam pasar valas. Sejumlah ekonom tidak menutup kemungkinan kenaikan lagi menjelang akhir tahun, ke 6,00 hingga 6,25 persen, bila tekanan eksternal menetap.
Dilema BI klasik: bunga tinggi menjaga rupiah, tetapi menekan kredit dan pertumbuhan. Inflasi tercatat 3,19 persen pada Agustus dan 3,28 persen pada September, mendekati batas atas sasaran 2,5 plus-minus 1 persen. Wakil Menteri Keuangan menilai angka itu masih ideal dan belum menekan daya beli. Ruang lega itu sempit: harga cabai merah keriting meroket awal Oktober, dan harga energi belum menunjukkan tanda mereda.
Pelajaran dari beberapa episode tekanan sebelumnya, di Indonesia maupun di negara berkembang lain, menunjukkan bahwa suku bunga saja jarang cukup. Kurs baru benar-benar tenang bila bank sentral, kementerian keuangan, dan sektor riil bergerak dalam satu irama: devisa hasil ekspor yang bertahan lebih lama di dalam negeri, defisit anggaran yang kredibel, serta pasokan energi yang tidak membuat impor membengkak tanpa kendali. Itulah sebabnya pembacaan pasar terhadap kabinet baru sama pentingnya dengan pembacaan terhadap data inflasi.
Wajah Baru Kabinet, Ujian Lama
Di tengah badai itu, Presiden Prabowo memilih merombak tim ekonominya. Pada 14 September ia mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sekitar setahun menjabat sejak menggantikan Sri Mulyani Indrawati, dengan Suahasil Nazara. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu sebelumnya menjadi wakil menteri keuangan sejak Oktober 2019 dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Pilihan ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan: bendahara negara yang baru tidak datang dari luar, melainkan dari rumah yang sama.
Perombakan yang lebih luas menyusul pada 1 Oktober. Sugiono menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman memimpin Kemenko Politik dan Keamanan; diplomat karier Arrmanatha Nasir mengisi kursi Menteri Luar Negeri; Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian. Bahlil Lahadalia naik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sambil tetap memegang ESDM. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri. Di jajaran ekonomi, Dradjad Hari Wibowo menjadi Wakil Menteri Koordinator Perekonomian, mendampingi Airlangga Hartarto yang tetap memimpin Kemenko Perekonomian, dan dua wakil menteri keuangan baru dilantik: Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman.
Jika dibaca dengan kacamata ekonomi-geopolitik, susunan baru ini menyiratkan tiga taruhan. Pertama, disiplin fiskal dan kesinambungan di Kementerian Keuangan. Suahasil langsung melantik 17 pejabat untuk mengejar target APBN 2026, di saat penerimaan bea cukai mencapai Rp240,28 triliun hingga September atau tumbuh 8,57 persen, dan Kejaksaan Agung menyerahkan Rp13,24 triliun hasil penindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan ke kas negara. Kemenkeu juga membidik Rp10 triliun dari lelang sukuk negara. Semua ini penting karena ruang fiskal adalah bantalan pertama ketika subsidi energi membengkak.
Kedua, ketahanan energi sebagai urusan koordinatif. Dengan Bahlil memegang dua topi, koordinator hilirisasi dan transisi energi sekaligus menteri teknis ESDM, pemerintah berharap keputusan soal pasokan, subsidi, dan hilirisasi bergerak serempak. Pada pertengahan September, Presiden meminta Bahlil menggarap pengembangan bahan bakar campuran etanol E50, upaya mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Risikonya, rangkap jabatan memusatkan beban pada satu orang tepat ketika pasokan impor menyusut dan antrean BBM mulai muncul. Substitusi energi butuh bertahun-tahun, sedangkan tekanan terjadi pekan ini.
Ketiga, politik luar negeri dan keamanan sebagai bagian dari strategi ekonomi. Di dunia yang terfragmentasi, akses terhadap pasokan energi, pasar ekspor, dan investasi ditentukan sama besarnya oleh diplomasi dan keamanan seperti oleh angka-angka ekonomi. Penunjukan diplomat karier di Kementerian Luar Negeri dan purnawirawan jenderal di Kemenko Polkam dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga politik luar negeri yang tetap bebas aktif sekaligus stabilitas dalam negeri. Itu tafsir, bukan fakta; kabinet baru ini baru berusia beberapa hari dan belum teruji.
Yang Perlu Diawasi
Dalam beberapa pekan ke depan, setidaknya ada empat penentu. Pertama, keputusan The Fed pada 27–28 Oktober. Bila bunga ditahan seperti perkiraan pasar, dolar bisa melonggar; bila sebaliknya, rupiah berpotensi kembali menguji Rp18.000 dan puncak 52 pekan di kisaran Rp18.200. Kedua, nasib Hormuz dan Laut Merah: apakah perundingan Amerika Serikat dan Iran bergerak, dan apakah Bab el-Mandeb tetap terbuka. Ketiga, rapat Dewan Gubernur BI berikutnya, tempat diuji apakah insentif cukup atau bunga perlu naik. Keempat, kemampuan tim ekonomi baru menerjemahkan koordinasi di atas kertas menjadi kebijakan yang konsisten: menjaga subsidi tanpa menjebol APBN, dan mendapatkan pasokan tanpa membeli terlalu mahal.
Fragmentasi ekonomi tidak akan selesai oleh satu kabinet, satu keputusan bank sentral, atau satu perjanjian damai. Ia adalah lanskap baru tempat negara berukuran menengah seperti Indonesia harus belajar berlayar: menjaga cadangan, memperluas mitra dagang, menekan ketergantungan energi, dan merawat kepercayaan pasar. Rupiah di kisaran Rp17.900 hanyalah termometer. Penyakit dan obatnya terletak jauh di luar layar pialang, di selat-selat sempit yang jauh dari tanah air, tetapi tertera pada harga yang dibayar setiap rumah tangga Indonesia. (*)