JAYAKARTA NEWS— Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan nasional akan mengalami perombakan besar. Perum BULOG tengah menyiapkan alokasi bantuan pangan beras melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah strategis ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Saat ini, BULOG tengah merampungkan sinkronisasi administrasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebelum Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat penugasan resmi.
“Untuk bantuan pangan ke depan, periode Oktober, November, Desember, akan dilaksanakan di KDKMP. Begitu dari Bapanas keluar perintah, BULOG akan sesegera mungkin mendistribusikannya,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Namun, kebijakan baru ini memicu pertanyaan krusial: bagaimana dengan nasib masyarakat di wilayah terpencil yang belum terjamah jaringan koperasi ini?
Menanggapi hal tersebut, Rizal Ramdhani mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik. BULOG memastikan tidak akan menahan hak warga di wilayah yang belum memiliki infrastruktur KDKMP, khususnya di wilayah luar Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua yang cakupannya masih terbatas.
“Bagi desa yang belum ada atau belum beroperasi KDKMP-nya, mekanisme penyaluran bantuan akan kembali seperti rutinitas bulan-bulan terdahulu, yakni tetap di kelurahan masing-masing. Warga hanya perlu membawa surat undangan resmi ber-stempel barcode dari Dinas Sosial serta membawa KTP asli untuk proses verifikasi data,” jelasnya.
Hingga saat ini, penetrasi jaringan BULOG ke ekosistem desa dilaporkan terus melesat dengan mencakup 1.985 KDKMP yang tersebar di berbagai daerah. Melalui integrasi bansos ke dalam tubuh koperasi desa ini, pemerintah berharap rantai birokrasi distribusi pangan terpotong signifikan, sekaligus menggerakkan geliat ekonomi masyarakat desa dari hulu ke hilir. (*/di)