Trump Mungkin Memprovokasi Kongres untuk Memakzulkannya

Oleh: Leo Patty

JAYAKARTA – Sudah cukup lama, mungkin lebih dari satu tahun terakhir, wacana pemakzulan Presiden AS Donald Trump telah jadi pembahasan yang naik turun. Partai Demokrat sendiri berkali-kali menyatakan tidak ingin mencoba ‘memecat’ presiden AS ini.

Dalam sejarah kontemporer, hanya Presiden Richard Nixon yang hampir-hampir menjalani proses pemakzulan, yang sangat sukar dan harus memperoleh persetujuan dari Legislatif dan Yudikatif. Proses yang juga memakan waktu dan energi besar bangsa —- yang seharusnya difokuskan pada isu lain seperti pembangunan. Nixon akhirnya menyatakan pengunduran dirinya sebelum proses pemakzulan dimulai.

Namun, menurut wakil rakyat dari Partai Demokrat — anggota senior partai ini, Adam Schiff (Ketua Komite Intelejen DPR) menyatakan tindakan-tindakan Presiden Trump agar dirinya tidak masuk pengawasan Kongres AS akan mendorong Partai Demokrat mengambil langkah pemakzulan itu.

Bahkan ada analisa yang menyebutkan mungkin Trump dengan sengaja ingin dirinya masuk proses pemakzulan. Analisa ini tampaknya jauh dari perkiraan siapapun. Trump sendiri tampaknya mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum 2020.

Adam Schiff menyebutkan, “Dia (Trump) mungkin akan mendorong kami kesitu (pemakzulan). Dia terlihat sedang mencoba dan mungkin terus berupaya memecah belah kami. Dia pikir langkah semacam itu akan memberinya keuntungan politik, tapi jelas bukan untuk negeri ini.”

Trump secara terus menerus berusaha menghalangi tugas pengawasan Kongres, yang makin lama makin mendekati kemungkinan pemakzulan. “Jika anda tahu, sebagian dari keengganan (terhadap pemakzulan) adalah kita hidup dalam negara yang terpecah dan proses pemakzulan akan makin memecah belah bangsa ini.”

Partai Demokrat, yang mengontrol Kongres, sudah enam kali menghadapi penolakan pemerintahan Trump, yang akan disidik mulai dari pemerintahan, keluarga, dan bisnisnya.

Kongres, minggu lalu, telah menyetujui langkah untuk memanggil Jaksa Agung William Barr karena menolak menyerahkan salinan laporan Jaksa Khusus Mueller mengenai intervensi Rusia dalam pemilu 2016 lalu. Namun Trump menggunakan wewenangnya untuk tidak mengungkap sepenuhnya laporan itu.

Saat ini, Partai Demokrat terpecah; sebagian ingin langsung menuju proses pemakzulan tapi sebagian lainnya ingin meneruskan penyelidikan. Sementara Partai Republik juga terpecah; ada yang mendukung penuh Trump dalam upaya meneruskan kepresidenannya pada pemilu 2020 dengan alasan upaya pemakzulan akan tidak populer dan ditentang rakyat sehingga menguntungkan Trump. Disisi lain, Senat, yang dikuasai Partai Republik, telah memanggil paksa (subpoena) putera presiden, Donald Trump Jr.

Schiff sendiri menyebutkan Kongres bisa menerapkan denda sebanyak 25.000 dolar setiap hari kepada pejabat pemerintah yang menolak hadir di Kongres untuk disidik atau menolak memberikan dokumen pemerintahan kepada Kongres.

“Jika anda mendenda seseorang 25.000 dolar setiap hari sampai dia hadir, maka hal ini akan diperhatikan mereka. Saya tidak tahu berapa banyk orang yang bersedia menanggung hal ini bagi Donald Trump,” tutur Schiff.

Sumber informasi: reuters.com