Tak Mudah Mengukur Nasionalisme Pers

JAYAKARTA NEWS – Kita tahu, kebebasan pers bukanlah bebas dalam menulis atau menyiarkan berita dan kejadian apa pun. Namun ada koridor yang membatasinya. Etika, kepatutan, kepentingan nasional, hak asasi manusia, dan tertinggi tentunya nilai kemanusiaan.

Rabu, pekan lalu, ihwal kebebasan pers sempat disinggung dalam seminar di Jakarta yang menyoal industri kelapa sawit. Meski singkat dibandingkan pemrasaran lain, Agus Sudibyo dari Dewan Pers menyebut paparannya seperti kultum saja. Pendek durasi tapi tetap penting.

Beberapa minggu belakangan industri kelapa sawit diterpa isu serius dari Uni Eropa. Deforestasi ditiupkan lagi, dan rembetannya ke masalah pembangunan berkelanjutan. UE mengancam tidak ingin gunakan produk sawit lagi. Ini jelas diskriminasi karena produk minyak nabati lain seperti  jagung, bunga matahari di sana tak dipersoalkan. Padahal penggunaan lahan untuk sawit jauh lebih efisien.

Indonesia seperti tertampar. Nilai ekspor sawit ke Eropa memang lumayan besar. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan juga pemerintah memandang ini industri strategis, menyerap jutaan tenaga kerja. Bahkan, jika industri hilirnya benar-benar digarap optimal akan mampu menghasilkan energi terbarukan. Selain bisa mengurangi impor migas, penggunaan energi terbarukan jelas mengurangi emisi gas buang  dunia transportasi.

Lobi-lobi pun sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Dan terkait masalah ini pers pun diminta dukungannya. Tidak hanya Gapki dan Utusan Khusus Kemenlu, tapi Menko Kemaritiman sebagai keynote speaker pun meminta pers membela kepentingan nasional perekonoman kita. Atau pers meningkatkan nasionalismenya.

Di tengah isu kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang makin memanas, Agus Sudibyo dengan kelakar mengatakan, lebih baik kita perang lawan Uni Eropa ketimbang melawan bangsa sendiri.

Diakui Agus, (mengukur) nasionalisme pers itu sulit, tak mudah memang. Karena di satu sisi pers harus kritis dan ikut mengontrol pemerintah, dan di sisi lain dalam kontek ketahanan pangan nasional,  pers dituntut untuk nasionalis.

Dalam dimensi semacam ini, kata Agus, diperlukan kedewasaan pers. Dicontohkan, tahun lalu banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Di antaranya erupsi Gunung Agung di Bali. Pers terus menerus memberitakannya. Peliputan bencana itu tidak salah karena memang ada bencana cukup besar. Ratusan ribu penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Juga terjadi kesibukan luar biasa di bandara karena sebagian penduduk dan turis ingin meninggalkan Bali.

Hal  itu mengakibatkan sentimen negatif terhadap kepariwisataan Bali. Namun, ketika G Agung dinyatakan aman pun, foto-foto atau gambar yang beredar dalam pemberitaan masih seputar situasi bencana.

Menghadapi situasi demikian, pihak industri pariwisata mengadu ke Dewan Pers dan PWI. Mereka mengatakan, Bali sudah aman tapi turis belum berani datang. Pemberitaan bencana yang berkepanjangan dengan sajian  foto-foto bencana, yang diuntungkan justru Phuket dan Pantai Pattaya, di Thailand karena Bali masih dianggap berbahaya padahal sudah aman.

Sebaliknya, kalau bencana alam, atau kerusuhan terjadi di Thailand, pers  setempat akan mengendalikan diri dalam pemberitaannya. Yang mengendalikan bukan pemerintah. Menurut Agus, pers Thailand  memiliki semacam SOP (standard operational procedure) atau kesepakatan di antara pers sendiri.

Pers Thailand menyadari, 40 persen pemasukan negara dari sektor pariwisata. Pers Thailand belajar dari pengalaman. Bangkok, ibu kota Thailand pernah dilanda banjir lebih dari seminggu. Pemberitaan pers waktu itu ramai sekali. Akibatnya ekonomi Thailand terguncang, belanja iklan turun, dan kesejahteraan wartawan pun terkoreksi.

Karena itu, lanjut Agus Sudibyo, kebebasan pers semacam ini harus kita pikirkan. Bahwa kebebasan pers itu terkait variabel lain dan tidak benar-benar independen. Pers akan “terpengaruh” dan dipengaruhi pula faktor lain. 

“Saya kira dalam masalah sawit yang merupakan salah satu sektor besar dalam perekonomian kita, maka perlu kita pikirkan dampak lain dari pemberitaan kita,“ tegas Agus, dan tidak berarti kita bela apa pun yang dilakukan pemerintah, tapi kita harus tetap bisa mengkritisi. Juga terhadap UE. Uni Eropa juga semacam rezim dan punya kepentingan. Greenpeace dan LSM pun punya kepentingan. 

Jadi, kata Agus, kebebasan pers itu harus kita letakkan pada tujuan yang lebih tinggi. Di antaranya mempertimbangkan dampak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bersama, kepentingan nasional, dan value yang lebih besar yakni kemanusiaan. (iswati)