Skandal email Hillary diungkit lagi

Hillary Clinton bersama dengan senator Bernie Sanders dalam sebuah acara debat kandidat presiden Partai Demokrat pada Oktober 2015.

ASOSIASI  Advokadt Arkansas menyatakan, pihaknya tidak akan secara permanen mencabut ijin Hillary Clinton dari kemampuannya untuk praktek hukum di negara bagian tersebut. Asosiasi juga menolak permintaan untuk menghukum Hillary, karena mempertaruhkan keamanan nasional dengan server email rahasianya, dan yang membuat Kongres misleading.

Dalam sepucuk surat yang disampaikan pekan ini, kantor etika profesional di Mahkamah Agung Arkansas mengatakan bahwa dua pengacara staf telah memeriksa keluhan tersebut terhadap Nyonya Clinton. Kesimpilannya, bahwa tampaknya tidak ada cukup dasar untuk mengajukan keluhan tersebut secara resmi.

Dia menyarankan, mengingat Departemen Kehakiman pada masa pemerintahan Obama tidak menyelidiki kasus ini, maka asosiasi advokat juga tidak melakukannya.

“Meskipun tuntutan pidana tidak diwajibkan untuk melakukan proses persidangan formal, tidak ada yang diajukan dalam masalah ini,” kata Michael E. Harmon, wakil direktur kantor tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah surat kepada Ty Clevenger, pengacara yang mencoba untuk memaksakan masalah tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut Clevenger, Hillary Clinton telah melakukan sumpah palsu dan penghancuran bukti atas penyiapan emailnya saat dirinya menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Hillary dituding telah menghapus email yang berisi catatan pemerintah, dan karena itulah membuat Kongres misleading terkait dengan proses kasus tersebut, kata Clevenger.

Izin hukum Hillary telah dihentikan untuk oleh Asosiasi Advokat Arkansas, karena dia tidak mematuhi persyaratan pendidikan hukum yang harus terus berlanjut. Namun Clevenger mengatakan, bahwa ijin untuk Hillary dapat diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan dengan memperbarui kredensialnya.[twt]