Setelah Gencatan Senjata dengan Hamas, PM Israel Terancam Jatuh

Gedung perumahan Palestina yang terkena imbas serangan udara Israel

Gencatan senjata antara Israel – Jalur Gaza (Hamas dan Jihad Islam) sampai hari Kamis, 15 November 2018, tetap dihormati kedua belah pihak. Sebelumnya, sejak Minggu, 10 November, lalu terjadi peningkatan kekerasan terbesar sejak perang 2014 lalu.

Disisi lain, pemerintahan PM Israel Benyamin Netanyahu terancam jatuh setelah Menteri Pertahanan Avigor Leiberman mundur sebagai protes atas keputusannya menerima gencatan senjata.

Akibatnya, Netanyahu, selain sebagai perdana menteri, memegang jabatan sebagai menteri luar negeri, kepala komunikasi pemerintah, dan terakhir sebagai menteri pertahanan.

Kekerasan, yang dimulai Maret lalu dengan pawai kembali pulang di perbatasan Israel – Gaza, meningkat tajam setelah operasi intelejen Israel berakhir buruk yang mengakibatkan 7 anggota Hamas dan satu perwira Israel. Setelah itu, hari Senin, 11 November 2018, lalu, Hamas melancarkan serangan roket. Sebanyak lebih dari 400 roket dari Gaza menghantam Israel selatan. Israel membalas dengan serangan udara yang menghancurkan gedung-gedung di Gaza, yang menewaskan tujuh anggota Hamas, satu warga Palestina meninggal di Ashkelon dan belasan orang cedera berat dan ringan di kedua belah pihak.

Setelah tujuh jam berdebat, kabinet Israel akhirnya menyetujui tawaran gencatan senjata, dimana Mesir, Qatar dan PBB jadi brokernya. Dan penerimaan inilah yang jadi pemicu pengunduran diri Leiberman.

Belakangan, Netanyahu harus mempertahankan keputusannya menerima gencatan senjata setelah penduduk Israel di kota Sderot melakukan demonstrasi memprotes keputusan itu dan meminta pemerintah menerapkan langkah lebih keras terhadap Hamas.

“Saya mendengar suara penduduk di selatan. Percayalah kepada saya, mereka sangat berarti buat saya, suara mereka menusuk hati saya,” ujar Netanyahu, Rabu lalu, ketika menghadiri peringatan pendiri negara Israel, David Ben Gurion.

“Pada masa normal, seorang pemimpin harus mendengarkan hati rakyatnya, dan rakyat kita bijaksana. Tapi pada saat krisis, ketika mengambil keputusan kritis di bidang keamanan, publik tidak selalu jadi mitra dalam pertimbangan penting yang harus dirahasiakan dari musuh,” tambahnya. “Musuh telah mengumumkan gencatan senjata, dan mereka tahu persis sebabnya.”

Leiberman, dalam pengumuman pengunduran dirinya, mengatakan, “Saya menyatakan mundur dari jabatan menteri pertahanan. Bukan rahasia bahwa ada perbedaan antara saya dengan Netanyahu.” Kemudian dia juga menegaskan penerimaan gencatan senjata sebagai ‘menyerah terhadap teror’. Ditambahkannya, “Saya tetap pada posisi saya. Saya tidak bisa bertemu dengan penduduk di selatan dan keluarga-keluarga yang prajuritnya di culik.”

Leiberman menyatakan dia juga tidak setuju dengan keputusan pemerintah Netanyahu untuk mengijinkan uang kas dari Qatar memasuki Jalur Gaza minggu lalu, yang digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintahan di Gaza dan memberi pasokan listrik.

Lieberman akan kembali ke parlemen atau Knesset sebagai anggota. Tetapi partainya, Yizrael Beiteinu, tidak lagi jadi anggota koalisi pemerintah. Akibatnya, PM Nentanyahu hanya punya suara mayoritas tipis dengan 61 suara. Israel menganut pemerintahan parlementer sehingga partai atau partai koalisi dengan suara terbanyak jadi pemerintah.

Sementara, Partai Likud, dimana Netanyahu bernaung, menyatakakn dia mampu memikul tanggung jawab sebagai menteri pertahanan. Namun Partai Beit Hayehudi, tempat bernaung Menteri Pendidikan Naftali Bennet, menegaskan akan keluar dari koalisi jika Bennet tidak diberi jabatan menteri pertahanan. Tanpa Beit Hayehudi, pemerintahan ke-4 Netanyahu dipastikan akan jatuh —- tidak lagi memengang suara mayoritas parlemetn.

Sumber informasi: abcnews.go.com