Presidential threshold: DPR pilih 0% atau 20-25%?

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Kamis  (20/7/2017) ini akan menggelar sidang paripurna untuk memutuskan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu). 

Rapat paripurna tersebut dijadwalkan akan berlangsung  mulai pukul 09.00 WIB. Sidang akan  mengambil  keputusan terhadap lima opsi paket dari lima isu krusial dalam RUU  Pemilu yang belum disepakati sampai saat ini. Kelima opsi paket dari lima isu krusial tersebut adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Menurut Nizar Zahro, anggota Panitia Khusus  RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, dari lima opsi paket tersebut yang akan paling banyak dipilih dalam rapat paripurna adalah paket A dan paket B. Dia menambahkan, dari  dari lima isu krusial tersebut,  yang paling krusial  tinggal satu isu, yakni “presidential threshold” apakah 20-25 persen seperti usulan pemerintah atau partai-partai pendukung pemerintah atau 0 persen seperti usulan Fraksi Partai Gerindra.

Pada rapat Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah, 13 Juli lalu, sebanyak lima fraksi memilih opsi paket A serta lima fraksi lainnya mengusulkan agar pengambilan keputusan terhadap lima opsi paket diputuskan dalam rapat paripurna. ***