Politik Identitas Rusak Kualitas Pemilu 2019

Jayakarta News – Pola rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang didominasi politik identitas dan bukan pada kemampuan dan keahlian calon, telah merusak kualitas Pemilu 2019. Hal tersebut dikemukakan mantan Ketua KPU Jakarta Pusat Arif Bawono pada acara Focus Group Discussion tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di DKI Jakarta yang dilaksanakan Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta, Selasa, (25/6).

Untuk itu, Arif mengusulkan agar sistem dan mekanisme seleksi Pemilu dirombak. Dengan cara mengembalikan seperti rekrutmen Penyelenggara Pemilu pada 2003 yang telah menghasilkan Penyelenggara Pemilu berkualitas, mulai pusat hingga kabupaten/kota.

Ketika itu unsur Penyelenggara Pemilu sangat jelas yakni: dari unsur akademisi, pers dan profesional. Sekarang ini ada unsurnya, tapi hanya seolah-olah saja. Padahal unsur pokoknya sama, yakni: politik aliran atau politik identitas. Inilah yang membuat proses Pemilu 2019, kata Boy, mengalami penurunan kualitas. Meskipun diakui, Pemilu Serentak sangat kompleks dan rumit.

Faktor lain yang membuat kualitas Pemilu 2019 menurut Boy, demikian Arif Bawono biasa disapa adalah jadwal rekrutmen Penyeleggara Pemilu yang tidak sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, pembatasan dua periode bagi Penyelenggara Pemilu ad hoc (KPPS, PPS, dan PPK), dan tidak ada pembatasan maksimal umur KPPS. Yang ada batas minimal (17  tahun).

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Taufan Bakri mengatakan, perbedaan pilihan politik jangan sampai merusak persahabatan, khususnya di kalangan elit politik. Sebaliknya Taufan minta masyarakat  untuk belajar dari pendiri bsngsa (founding father). Yang terkadang meskioun berbeda pandangan politik, namun persahabatan dan keakraban tetap terpelihara.

Taufan menambahkan, Pemilu langsung dan memilih pucuk pemimpin organisasi dengan voting adalah suatu keniscayaan dan pilihan dari banyak negara, termasuk di Indonesia. Bahkan, pemilihan ketua RT saja sudah menggunakan voting. Namun ia  mengingatkan, jangan mengabaikan musyawarah dan mufakat, sebagaimana diamanatkan sila keempat Pancasila. (fc)