Demokrat Raih Mayoritas Kongres AS: Trump Hadapi Masalah Besar

Nancy Pelosi, pemimpin Partai Demokrat di Kongres AS

Partai Demokrat AS, Rabu 7 November 2018, dipastikan meraih suara mayoritas di Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat Amerika setelah meraih kemenangan cukup besar dalam pemilihan umum sela, yang jadi sorotan banyak pihak. Kemenangan ini memperlihatkan ketidak-senangan rakyat atas sepak-terjang dan kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Trump sendiri ‘belum’ menyadari dia akan menghadapi masalah serius dengan Kongres AS, yang dikuasai Partai Demokrat. Dia melontarkan pernyataan lewat twiter,”Sukses besar malam ini. Terima kasih semua.”

Partai Republik ,dimana Trump bernaung, tetap memegang suara mayoritas tipis di Senat Amerika.

Amerika Serikat menganut sistem dua kamar di sayap legislatif; Kongres atau DPR dan Senat. Kedua kamar ini masing-masing bisa mengajukan rancangan undang-undang dan menjadi pengawas eksekutif atau pemerintah.

Sejumlah agenda penting sudah menanti untuk diajukan oleh Partai Demokrat. Dua agenda utama dan prioritas adalah transparansi dan akuntabilias pemerintahan Trump. Selain itu, bisa diperkirakan sejumlah agenda Trump akan menghadapi tantangan besar, misalnya pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko — mungkin sebaiknya dilupakan saja.

Agenda utama upaya legislatif akan mengedepankan paket reformasi etika berupa usulan-usulan reformasi keuangan kampanye, hak-hak pemilih dan etika serta akuntabilitas. Undang-undangnya sudah dalam proses perancangan, Partai Demokrat akan mengungkapkan detilnya pada sidang Kongres yang baru. Prioritas utama lain adalah infrastruktur dan penurunan harga obat resep dokter. Semua topik ini secara teori punya potensi memperoleh dukungan dari kedua partai, meski masih perlu dilihat bagaimana jadinya.

Pada saat yang sama, ketua-ketua 21 Komisi Kongres —- akan diambil dari Partai Demokrat sebagai partai mayoritas — akan bekerja mengawasi pemerintah dan tampaknya juga akan memperkuat upaya penyidikan-penyidikan, yang selama ini tidak dipedulikan oleh Partai Republik ketika memegang suara mayoritas.

Upaya pengawasan lebih ketat pemerintahan Trump akan dipimpin oleh Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, yang tampaknya akan dipimpin oleh Elijah Cummings, wakil dari Maryland. Komisi Intelejen dan Peradilan juga sangat mungkin dan punya wewenang untuk meminta Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengeluarkan informasi mengenai sejarah pengembalian pajak Presiden Trump. Jika ini dilakukan, maka akan jadi ‘ramai’.

“Kita perlu masuk dan melihat apa yang terjadi,” tukas John Sarbanes, wakil rakyat dari Maryland, dan anggota Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintah. “Pekerjaan kita adalah memberi informasi didepan rakyat Amerika sehingga mereka bisa mengambil keputusan mengenai siapa yang mereka inginkan menjalankan pemerintahan federal.”

Posisi baru Partai Demokrat memang memungkinkan para wakil rakyat melakukan langkah-langkah meminta pertangung-jawaban presiden mengenai segala hal yang dipandang sebagai masalah penting. Namun para mantan anggota Kongres meminta mereka menahan diri.

“Apa yang saya katakan kepada kolega Demokrat dan kawan-kawan adalah mereka punya tanggung jawab untuk menggunakan wewenang pengawasan secara bertanggun jawab dan kredibel. Jika mereka menyalahgunakan wewenang itu, mereka tidak memiliki kredebilitas dan hasilnya akan buruk,” ujar Henry Waxman, yang pernah memimpin anggota Partai Demokrat di komisi pengawasan selama satu dekade. Dia juga menyebutkan para wakil rakyat dari Partai Demokrat sebaiknya mempelajari cara Partai Republik menyidik serangan terhadap Kedubes AS di Benghazi, Libya, tahun 2012 lalu —- kemudian lakukan yang sebaliknya dari Republik.

Sementara pemimpin Partai Demokrat di Kongres, Nancy Pelosi, mengatakan, “Kami tidak akan memburu Republik seperti mereka mengejar kami. Kami adalah Demokrat dan Demokrat akan memiliki Kongres yang transparan dan akuntabel dan akan mengupayakan bipartisan (keputusan dan kebijakan yang didukung kedua partai di Kongres).”

Mengenai pemakzulan, dia menyatakan Partai Demokrat akan menggunakan kewenangan pengawasan dan investigasi secara strategis. “Itu mengenai persatuan. Orang yang mengatakan apakah anda akan memakzulkan Presiden, apakah anda akan memakzulkan Kavanaugh (hakim agung)? Tidak. Jika ada bipartisan (di dukung kedua partai) yang mengarah pada pemakzulan, tetapi ini bukan sesuatu yang dilakukan hanya oleh satu partai.”

Sumber informasi: time.com